Mengurai Solusi Ketimpangan Kesejahteraan

Semarang, Idola 92.6 FM – Memasuki tahun ke-3 di masa pemerintah Presiden Joko Widodo, ketimpangan kesejahteraan rakyat yang masih tajam dinilai tidak bisa dianggap remeh. Persoalan ini mudah memicu persoalan yang lebih serius seperti yang terjadi pada tahun 1998. Pemerintah dinilai perlu mempercepat implementasi program dan kebijakan dengan memperkuat koordinasi antarkementerian untuk mempersempit jurang antara masyarakat kaya dan miskin. Berkelindan dengan persoalan ini, nasib pengembangan usaha mikro dan kecil juga patut mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah dan konglomerasi besar untuk menciptakan lapangan kerja demi meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin mencapai 27,77 juta orang atau 10,64 persen pada Maret 2017. Meskipun ada perbaikan dari 28,01 juta orang (10,86 persen) pada Maret 2016, laju penurunan jumlah penduduk miskin belum sesuai harapan. Artinya, pemerintah sudah bekerja tetapi perlu dipercepat pelaksanaannya.

Sementara itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati saat membuka seminar Kajian Tengah Tahun INDEF tahun 2017 bertema “Mengurai Solusi Ketimpangan” mengatakan, ketimpangan dalam kehidupan di Tanah Air bukan lagi rahasia. Pada berbagai studi, ketimpangan ekonomi didorong oleh ketimpangan kepemilikan aset sehingga terjadi ketimpangan dalam hal produktivitas yang pada akhirnya berdampak pada ketimpangan kesejahteraan. Menurut Enny, di negeri yang sudah merdeka ini seharusnya tidak ada lagi masalah kemiskinan. Kemerdekaan adalah kebebasan dari kemiskinan.

Lantas, bagaimana solusi jitu dalam mengurai ketimpangan kesejahteraan yang dinilai masih cukup besar? Bagaimana pula mempercepat implementasi program dan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan? Sudah tepat sasarankah berbagai kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah?

Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola 92.6 FM berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Enny Sri Hartati (direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)) dan Pengamat Ekonomi Didik J Rachbini. (Heri CS)

Berikut Perbincangannya:

Artikel sebelumnyaPerusahaan Eksplorasi Panas Bumi Baturraden Diminta Lakukan Komunikasi Persuasif Kepada Warga Sekitar Terkait Penolakan Mereka
Artikel selanjutnyaDipandang Layak, KPw BI Buka Layanan Kas Titipan di Kota Pekalongan

BERIKAN KOMENTAR

Tulis komentar anda!
Tulis nama anda disini