BPKP Masih Temukan Program Anggaran Belum Tepat Sasaran

Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh
Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh (kiri) saat menjelaskan tentang pengawasan penggunaan anggaran yang dilakukan selama masa pandemi di Gradhika Bhakti Praja, Jumat (26/3).

Semarang, Idola 92,6 FM – BPKP RI menemukan beberapa program anggaran yang disusun pemerintah pusat maupun daerah, belum tepat sasaran karena perencanaan kurang maksimal. Oleh karena itu, BPKP RI akan mengawal program-program strategis yang disusun pemerintah daerah agar bisa tepat sasaran.

Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh mengatakan jajarannya yang ada di perwakilan setiap provinsi di Indonesia akan mengawal desain pengawasan dan perencanaan program anggaran, agar keuangan yang digunakan efektif dan efisien. Pernyataan itu dikatakannya usai membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Gradhika Bhakti Praja, Jumat (26/3).

Ateh menjelaskan, baik APBN maupun APBD harus benar-benar bisa digunakan secara efektif dan efisien guna mencegah penyimpangan anggaran. Sebab, anggaran di APBN/APBD jumlahnya sedikit dan terbatas sehingga harus dioptimalkan penggunaannya.

Menurut Ateh, anggaran yang ada di pemerintah pusat maupun daerah harus diawasi agar tepat sasaran dan program kerja terwujud. Sehingga, dibutuhkan kerja sama dengan pemerintah daerah.

“Berdasarkan evaluasi kami itu biasanya antara sasaran program kegiatan maupun target pencapaian tujuan sasaran strategis tidak nyambung. Ini yang coba kita identifikasi sama-sama dari BPKP di Jawa Tengah, sasaran itu tidak terarah. Jadi masing-masing jalan sendiri, sehingga begitu jadi dan semuanya jalan tapi dorongan ke atas untuk melakukan pembangunan itu tidak begitu kuat. Sebab, integrasi holistiknya itu tidak terjalin dengan ketat,” kata Ateh.

Lebih lanjut Ateh menjelaskan, kehadiran BPKP perwakilan yang ada di setiap provinsi untuk melakukan evaluasi belanja APBN/APBD yang tidak efektif dan efisien. Tujuannya, agar keuangan yang terbatas jumlah bisa dioptimalkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Data temuan kita itu di APBD ada sekitar 30-40 persen belanja yang tidak efektif dan efisien, sehingga kualitas perencanaan yang ada itu belum optimal. Oleh karena itu, sasarannya tidak teridentifikasi dengan jelas dan sifatnya umum,” pungkasnya. (Bud)

Artikel sebelumnyaPerbarindo Jateng Siap Bantu Pemasaran Produk UMKM
Artikel selanjutnyaKanwil Kemenkumham Jateng Tangani Klaster COVID-19 di Nusakambangan