Mendag: Bupati/Wali Kota Cek Pasar, Kalau Harga Naik Sampai 5 Persen Segera Intervensi

Mendag Zulkifli Hasan
Mendag Zulkifli Hasan. didampingi Menteri BUMN Erick Thohir memberikan penjelasan kepada wartawan usai memimpin rakornas pergerakan harga kebutuhan pokok menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

Semarang, Idola 92,6 FM – Kementerian Perdagangan meminta seluruh pemkab/pemkot se-Indonesia untuk rajin memantau pergerakan harga kebutuhan pokok di pasar, guna mengantisipasi adanya gejolak komoditas.

Bupati/wali kota se-Indonesia diminta tanggap, guna menghadapi perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan seluruh kepala daerah di kabupaten/kota di Tanah Air, untuk mengambil sikap apabila ada kenaikan harga kebutuhan pokok di atas 5-10 persen. Pernyataan itu dikatakan usai memimpin rapat koordinasi nasional menghadapi hari besar keagamaan nasional Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Hotel Padma Semarang, Jumat (2/12).

Zulhas menjelaskan, bupati/wali kota di Tanah Air bisa bekerja sama dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan di daerahnya masing-masing guna mengantisipasi adanya kenaikan harga komoditas pokok masyarakat.

Apabila terjadi kenaikan harga komoditas pangan karena persoalan distribusi tarif angkutan mahal, maka bisa diambil kebijakan subsidi untuk membiayai ongkos pengiriman.

Menurut Zulhas, apabila ada salah satu komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga cukup tajam bisa ditanggung ongkos pengiriman dari pemerintah daerah setempat.

Tujuannya, agar harga barang tetap stabil.

Zulhas menyebut, ada dana cadangan tidak terduga sebesar dua persen di masing-masing pemerintah daerah yang bisa digunakan sebagai subsidi.

“Sebagaimana imbauan pak mendagri, agar intens bupati/wali kota untuk turun cek harga di pasar tiap hari. Kalau ada kenaikan yang signifikan sampai lima persen, maka pemerintah daerah harus turun untuk membantu subsidi ongkos atau subsidi harga,” kata Zulhas.

Sementara itu Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan, pihaknya juga akan membantu dalam upaya menjaga ketersediaan pangan lewat kelancaran jalur distribusi.

Menurutnya, Kementerian BUMN juga sudah diberi amanah dari Presiden Joko Widodo untuk ikut dalam menjaga ketersediaan pangan dan kestabilan harga di masyarakat.

“Ya harus. Karena kementerian itu tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Kita selalu mendukung kementerian lain salah satunya Kementerian Perdagangan, untuk memastikan harga-harga kebutuhan pokok ini harus kita atasi dengan baik karena untuk kepentingan rakyat banyak,” ucap Erick.

Lebih lanjut Erick menjelaskan, dengan turun langsung ke lapangan akan bisa mengetahui kondisi riil terkait pergerakan harga di pasar. (Bud)

Artikel sebelumnyaApindo Jateng Keberatan Jika UMK 2023 Naik Sampai 8 Persen
Artikel selanjutnyaYBM BRILian Gandeng Dompet Dhuafa Jawa Tengah Gulirkan Sentra Ternak Domba di Kendal
Wartawan senior Radio Idola Semarang.