Ekonomi Jateng Tumbuh 4,97 Persen, Ternyata Ini Penyebabnya

Ilustrasi
Ilustrasi/Istimewa

Semarang, Idola 92,6 FM-Ekonomi Jawa Tengah menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan I 2024, yang tercermin dari penciptaan lapangan kerja cukup tinggi.

Selain itu, APBN dan APBD di Jateng terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong akselerasi pertumbuhan serta penciptaan lapangan kerja.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Tengah Muhdi mengatakan pada triwulan I 2024, ekonomi provinsi ini tumbuh sebesar 4,97 persen (y-on-y), ditopang permintaan domestik yang kuat dan dukungan APBN/D. Hal itu dikatakan saat sesi webinar, Senin (27/5).

Menurutnya, peningkatan belanja pegawai atas pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) maupun kenaikan gaji turut memberikan kontribusi pada komponen administrasi pemerintahan yang tumbuh 12,56 persen (q-to-q).

Sementara komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga memberi kontribusi tertinggi atas pertumbuhan ekonomi sebesar 60,62 persen, sehingga secara tak langsung belanja APBN terkait penyelenggaraan pemilu juga mendorong konsumsi rumah tangga.

Muhdi menjelaskan, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp12,41 triliun atau 28,52 persen dari pagu.

Secara nominal, jika dibandingkan pada posisi April 2023 kemarin terjadi pertumbuhan sebesar 22,25 persen.

“Hampir seluruh jenis belanja secara normal ini tumbuh. Hanya belanja modal yang masih terkontraksi sebesar 27,37 persen. Kita selalu mendorong, agar implementasi belanja modal ini yang tentu saja tidak terlepas dari aspek perencanaannya bisa diakselerasi sehingga bisa memberikan dorongan atau multiplayer effect terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah,” kata Muhdi.

Lebih lanjut Muhdi menjelaskan, belanja modal yang terkontraksi itu disebabkan masih adanya permasalahan pembebasan lahan pada Satker pembangunan jalan tol Semarang-Demak.

Selain itu juga ada permasalahan proyek pembangunan jalur ganda Solo-Semarang tahap I, pada Satker Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang.

“Koordinasi dengan K/L terus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan serta mendorong percepatan belanja,” pungkasnya. (Bud)