Jakarta, Idola 92.6 FM-Upaya pemulihan akses transportasi pascabencana di Provinsi Aceh yang tercatat sebagai wilayah yang terisolasi paling parah akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra, terus menunjukkan perkembangan.
Sejumlah jalur strategis yang menghubungkan wilayah pesisir hingga kawasan tengah Aceh kini mulai dapat dilalui, meskipun masih diberlakukan pembatasan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa secara bertahap mayoritas ruas jalan nasional dan provinsi di Aceh telah kembali terhubung.
“Pada sektor akses transportasi, mayoritas ruas jalan nasional dan provinsi secara bertahap telah kembali terhubung, meskipun sebagian masih beroperasi secara terbatas dan memerlukan kewaspadaan bagi para penggunanya,” ujar Pratikno dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra, Kamis (19/12), di Posko Utama Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Di Provinsi Aceh, Pratikno menyebutkan bahwa sejumlah ruas strategis sudah mulai dapat dilalui, di antaranya Lhokseumawe–Langsa, Langsa–Kuala Simpang, Kuala Simpang–batas Sumatera Utara, serta Jalan KKA yang menghubungkan Kabupaten Bener Meriah dan Takengon.
Selain itu, Jembatan Awe di kawasan Awe Goutah dan Teupin Reudup, akses Aceh Tenggara–Gayo Lues, serta jalur Banda Aceh–Aceh Tengah melalui Blangkejeren juga mulai difungsikan kembali.
Pratikno menegaskan bahwa pemerintah terus mengebut upaya perbaikan dan penguatan infrastruktur untuk meningkatkan kelancaran dan keamanan lalu lintas di wilayah terdampak.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan bahwa di Provinsi Aceh terdapat 38 ruas jalan nasional terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, 26 ruas telah berfungsi secara fungsional dan dapat dilalui kendaraan walaupun masih terbatas.
“12 ruas lagi masih dalam perbaikan bersama-sama dengan TNI dan masyarakat,” jelas Dody.
“Karena fokusnya masih terkait bagaimana semua kabupaten terdampak tidak terisolasi lagi, fokus (prioritas) sementara ini masih di jalan-jalan nasional. Jalan daerah sudah kita kerjakan juga, tapi tidak semasif pekerjaan kita di jalan-jalan nasional,” imbuhnya.
Hingga saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum telah menurunkan sekitar 1.330 personel di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk mempercepat penanganan jalan dan jembatan. Jumlah personel tersebut masih dapat ditambah sesuai kebutuhan di lapangan.
Pemerintah menargetkan seluruh kebutuhan penanganan jalan dan jembatan nasional dapat diselesaikan hingga akhir Desember 2025, guna memastikan konektivitas antarwilayah di Aceh kembali pulih serta mendukung distribusi logistik dan aktivitas masyarakat secara bertahap. (her/dav)
