Semarang, Idola 92.6 FM-Tahun 2025 menjadi tahun pertama penuh bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Secara umum, dinamika politik nasional tampak relatif stabil. Pemerintah didukung oleh koalisi partai yang sangat dominan di parlemen sehingga ruang manuver kebijakan terlihat lebih longgar dibanding periode-periode sebelumnya.
Namun, stabilitas ini bukan tanpa catatan. Sepanjang tahun 2025, publik juga menyaksikan berbagai dinamika politik: mulai dari relasi eksekutif–legislatif yang cenderung harmonis, minimnya oposisi yang kuat hingga munculnya wacana pembentukan koalisi permanen partai-partai pendukung pemerintah. Wacana koalisi permanen ini disebut-sebut sebagai upaya menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan kesinambungan agenda pembangunan.
Di sisi lain, wacana tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan penting bagi demokrasi kita. Seberapa mungkin koalisi permanen itu diwujudkan–mengingat masing-masing partai politik memiliki ideologi, basis pemilih, dan kepentingan yang berbeda? Apakah koalisi permanen justru akan memperkuat efektivitas pemerintahan, atau sebaliknya berpotensi melemahkan fungsi kontrol, mempersempit ruang oposisi, dan mengurangi kualitas demokrasi?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber: Kunto Adi Wibowo,PhD (Dosen/Peneliti Komunikasi dan Media Universitas Padjadjaran Bandung) dan Luthfi Makhasin, PhD (Pengamat Politik/Dosen FISIP Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto). (her/yes/dav)
Simak podcast diskusinya:
