Semarang, Idola 92,6 FM-Kinerja fiskal Jawa Tengah hingga akhir Oktober 2025, menunjukkan ketahanan yang kuat dan peran strategis APBN sebagai instrumen stabilisasi ekonomi.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jateng Bayu Andy Prasetya mengatakan koordinasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, menjadi faktor kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan dan kestabilan harga di wilayah tersebut. Hal itu dikatakan melalui siaran pers secara daring, kemarin.
Bayu menjelaskan, pendapatan negara di Jateng mencapai Rp93,19 triliun atau 71,84 persen dari target atau tumbuh 2,27 persen (yoy).
Kinerja positif ini ditopang penerimaan pajak sebesar Rp38,25 triliun, realisasi Bea Cukai Rp48,15 triliun serta PNBP yang tampil impresif dengan capaian Rp6,79 triliun melampaui target hingga 114,53 persen.
Menurutnya, kinerja pendapatan yang kuat ini menunjukkan efektivitas penerimaan negara di Jateng.
“Dari sisi belanja negara, realisasi mencapai Rp85,34 triliun atau 79,72 persen dari pagu. Meski mengalami kontraksi 10,15 persen (yoy) akibat efisiensi anggaran, tapi belanja pemerintah tetap tersalurkan optimal melalui Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp25,92 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp59,42 triliun yang telah mencapai 86,15 persen dari pagu.
Lebih lanjut Bayu menjelaskan, TKD kembali menjadi penopang fiskal daerah, berkontribusi sebesar 64,53 persen terhadap pendapatan APBD yang terealisasi Rp92,09 triliun atau 81,78 persen dari target.
Dari sisi lain, realisasi belanja APBD Jateng mencapai Rp74,98 triliun atau 64,28 persen dari pagu.
Sinergi antara APBN dan APBD menjadi bukti nyata, fungsi instrumen fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Secara keseluruhan, pelaksanaan APBN di Jawa Tengah hingga akhir Oktober 2025 tetap solid dan selaras. Kondisi ini menunjukkan tata kelola fiskal yang efektif di Jawa Tengah, meskipun dalam dinamika ekonomi nasional dan global,” pungkasnya. (Bud)
