Semarang, Idola 92,6 FM-Jawa Tengah berhasil menjaga kinerja fiskal, di tengah dinamika ekonomi nasional.
Hingga akhir Agustus 2025, pelaksanaan APBN di provinsi ini mencatat capaian positif dengan pendapatan dan belanja yang terkelola seimbang.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jateng Bayu Andy Prasetya mengatakan kondisi tersebut ikut menopang pertumbuhan ekonomi daerah, menjaga stabilitas harga sekaligus memerkuat peran APBN sebagai instrumen utama dalam melindungi masyarakat dan mendukung pembangunan di provinsi ini. Hal itu dikatakan melalui siaran pers secara daring, kemarin.
Menurutnya, surplus APBN di Jateng hingga akhir Agustus 2025 mencapai Rp4,43 triliun.
“Capaian ini menjadi bukti bahwa pengelolaan fiskal di Jawa Tengah berjalan baik. Surplus fiskal memberikan ruang lebih untuk menjaga ketahanan ekonomi sekaligus mendukung percepatan pembangunan,” Bayu.
Bayu menjelaskan, dari sisi perekonomian, Jateng mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28 persen (yoy) pada Triwulan II 2025, lebih tinggi dari capaian nasional yang sebesar 5,12 persen.
Pertumbuhan ekonomi triwulanan (qtq) juga mencapai 1,87 persen, tertinggi di Pulau Jawa dengan kontribusi 14,43 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa, provinsi ini menempati posisi keempat terbesar.
“Dari sisi kinerja fiskal, realisasi pendapatan negara di Jawa Tengah hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp71,73 triliun atau 55,31 persen dari target Rp129,69 triliun. Penerimaan perpajakan menyumbang Rp29,37 triliun, bea dan cukai Rp36,97 triliun, serta PNBP Rp5,38 triliun. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp67,30 triliun atau 62,17 persen dari pagu, terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga Rp19,57 triliun dan Transfer ke Daerah Rp47,73 triliun,” jelasnya.
Lebih lanjut Bayu menjelaskan, kinerja APBD Jateng juga mencatatkan hasil positif.
Hingga Agustus 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp73,43 triliun, dengan belanja Rp59,10 triliun.
Hal ini membuat APBD Jateng surplus Rp14,33 triliun.
“Sinergi fiskal pusat dan daerah sangat penting. Lebih dari separuh pendapatan daerah disokong oleh Transfer ke Daerah, sehingga APBN dan APBD saling menopang dalam mempercepat pembangunan,” pungkasnya. (Bud)
