Semarang, Idola 92,6 FM-Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan penghargaan kepada Pemprov Jawa Tengah, sebagai provinsi peringkat satu terbaik dalam melaksanakan program penyediaan perumahan.
Penghargaan diserahkan langsung Menteri PKP Maruarar Sirait kepada Gubernur Ahmad Luthfi di acara peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025 di Jakarta, kemarin.
Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan penghargaan yang diterima dari Kementerian PKP, menjadi motivasi untuk Pemprov Jateng serta pemkab/pemkot bupati maupun stakeholder terkait untuk memberikan pelayanan terkait penyediaan perumahan.
Luthfi menjelaskan, kondisi perumahan di Jateng pada akhir 2024 kemarin terdapat sisa backlog sebanyak 1.332.968 unit.
Terdiri atas backlog kelayakan sebanyak 1.022.113 unit, dan backlog kepemilikan 310.855 unit.
Menurutnya, untuk tahun ini Pemprov Jateng mengalokasikan 17.510 unit rumah melalui APBD provinsi.
Terbagi atas 17 ribu unit renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa, dan 510 unit pembangunan rumah baru melalui bantuan sosial.
“Jawa Tengah mendapatkan nomor satu karena (program) perbaikan rumah layak huni bisa bikin sekitar 17 ribu. Ini akan membantu sekali buat masyarakat kita yang miskin ekstrem. Ini kita lakukan kerja-kerja kolaboratif, tidak hanya Dinas Perakim, tetapi juga kita gandeng dinas-dinas lain seperti tenaga kerja, sosial, dan lainnya,” kata Luthfi.
Lebih lanjut Luthfi menjelaskan, program pembangunan perumahan warga juga menjadi salah satu upaya pengentasan miskin ekstrem di Jateng.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng Boedyo Dharmawan menambahkan, penghargaan tersebut menegaskan komitmen pemprov untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto yaitu tiga juta rumah.
Menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan mengurangi backlog perumahan, Pemprov Jateng tidak dapat berjalan sendiri.
“Pemprov Jateng juga berkomitmen untuk terus mengalokasikan anggaran untuk backlog perumahan. Sebisa mungkin tiap tahun mengalami peningkatan. Alokasi dari pemerintah provinsi sejumlah 17.510 unit, pemerintah kabupaten/kota sejumlah 6.776 unit, dan CSR perusahaan sejumlah 2.067,” ujar Boedyo. (Bud)
