Semarang, Idola 92,6 FM-Dari total 76 Rumah Potong Hewan (RPH) di Jawa Tengah, baru 27 di antaranya yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
Sisanya, sebanyak 45 RPH belum memenuhi standar tersebut dan ironisnya, sebagian besar justru milik pemerintah kabupaten/kota.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng Supriyanto mengaku prihatin, karena kondisi itu menunjukkan lemahnya komitmen daerah dalam menjaga standar higienitas dan keamanan produk hewan. Hal itu dikatakan saat ditemui di kantornya, belum lama ini.
Menurut Supriyanto, dirinya juga mendapat teguran dari Wagub Taj Yasin terkait kondisi RPH yang belum layak.
Pihaknya kini tengah memelajari persoalan tersebut, dan akan mengajak pemerintah daerah untuk memperbaiki fasilitas bersama-sama.
“Sakjane NKV ora angel (sebenarnya NKV itu tidak sulit). Tapi kadang terkendala karena butuh biaya. Banyak RPH yang sarana lingkungannya kotor, jadi tidak bisa kami rekomendasikan. Kalau mau dapat NKV, ya harus memenuhi standar kebersihan dan fasilitas yang ditetapkan,” kata Supriyanto.
Supriyanto menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengusulkan agar pemprov memberikan arahan langsung kepada para bupati/wali kota untuk memercepat proses sertifikasi NKV bagi RPH di wilayahnya masing-masing.
“Kami akan matur ke gubernur supaya memberikan arahan kepada bupati/wali kota agar RPH di kabupaten/kota segera ber-NKV,” jelasnya.
Lebih lanjut Supriyanto menjelaskan, penerapan NKV bukan hanya soal legalitas, tetapi juga berkaitan dengan jaminan produk hewan yang halal sekaligus thayyib (baik dan higienis).
Supriyanto juga menyinggung pentingnya pelatihan dan sertifikasi juru sembelih halal (Juleha), agar proses pemotongan hewan di RPH bisa sesuai ketentuan agama dan kesehatan masyarakat.
“Kalau nanti sudah halal tapi tidak thayyib, ya percuma. NKV ini justru menjamin aspek thayyib-nya. Peternakan itu keren loh, Mas. Cuma memang perlu energi yang luar biasa untuk menjaga standarnya,” pungkasnya. (Bud)
