Semarang, Idola 92,6 FM-Organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Jalan Lurus memberikan masukan kepada DPRD Jawa Tengah saat beraudiensi di gedung Berlian, kemarin.
Ketua Umum GJL Riyanta mengatakan pihaknya akan terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, namun dukungan itu harus dibarengi dengan konsensus nasional.
Riyanta menjelaskan, konsensus bisa diwujudkan lewat rembug nasional dan dialog antar-elit bangsa.
Pihaknya juga menyoroti pentingnya penataan ulang tanah, agar lebih produktif mendukung ketahanan pangan.
Menurutnya, Presiden Prabowo diminta menindak tegas aparat yang masih memanfaatkan pengurusan tanah untuk keuntungan pribadi.
“Gerakan Jalan Lurus ingin mendorong dilakukannya konsensus nasional, dialog nasional dalam rangka membangun kesepakatan bagaimana bangsa ini dibangun, juga GJLS mendorong agar diadakan penataan ulang sistem ketatanegaraan melalui amandemen konstitusi,” kata Riyanta.
Sementara Ketua DPRD Jateng Sumanto menyatakan, pihaknya menerima masukan terkait pelayanan publik hingga desakan penyusunan perda pemerataan tanah.
Menurutnya, masalah tanah gundukan yang kerap menimbulkan persoalan perlu diatur dalam peraturan daerah agar tidak terjadi pelanggaran dari pemerintah maupun aparat.
Selain itu, GJL juga menyoroti pelayanan daerah terkait pajak dan pertanahan serta perizinan hingga UMKM.
“Masukannya banyak, terutama pelayanan pemerintah terkait pajak, pertanahan, perizinan, UMKM. Juga soal rembuk nasional yang mereka harap bisa diteruskan ke pemerintah pusat,” ujar Sumanto.
Sumanto menegaskan, terkait keluhan soal dana hibah, hal itu sudah diatur dalam regulasi.
DPRD tetap bekerja sesuai kewenangan, termasuk menindaklanjuti izin industri garam bersama dinas terkait. (Bud)
