Aceh, Idola 92.6 FM-Pembangunan jembatan bailey Teupin Reudep di Kabupaten Bireuen, Aceh, terus dikebut dan rencananya bisa mulai diuji coba pada Jumat (19/12). Jalur ini sangat krusial karena merupakan jalan alternatif yang menghubungkan Bireuen dan Lhoksoumawe.
“Jembatan bailey Teupin Reudeup yang juga sangat krusial, ini jalur alternatif Bireuen-Loksemawe. Ini sudah tahap finalisasi,” ujar Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers di Aceh, Kamis (18/12) sore.
Abdul mengatakan jika jembatan Teupin Reudep ini rampung dan bisa dilintasi kendaraan, upaya pemulihan pascabencana bisa lebih optimal. Distribusi logistik hingga perbaikan infrastruktur fisik lainnya akan berlangsung signifikan.
“Kalau jembatan Teupin Reudeup ini, di Awe Geutah ini juga bisa terhubung, tentu saja upaya-upaya kita dalam mengoptimalkan proses pemulihan di sektor fisik ini akan lebih signifikan lagi,” tutur Abdul.
Sementara itu, proses pembangunan Jembatan Kutablang yang merupakan jalur utama Bireuen-Lhoksoumawe sudah mencapai 60 persen. Kemudian, jembatan Jeumpa yang ada di ruas jalan Kota Bireuen pengerjaannya sudah 80 persen.
“Untuk jalur utamanya saat ini sudah 60 persen. Dan ini juga kita harapkan bisa segera tersambung satu segmen jembatan bailey untuk menggantikan jembatan utama yang terputus akibat banjir,” jelasnya.
Bersamaan dengan itu, pemerintah juga sudah memulai pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh. Pemerintah daerah setempat telah mengusulkan lahan di beberapa titik untuk jadi lokasi huntara, salah satunya di Kabupaten Nagan Raya.
“Ini bersama pemerintah daerah, tim BNPB saat ini sedang melakukan pengecekan kesesuaian lahan. Sekali lagi, tentu saja untuk hunian sementara ini dan hunian tetap nantinya kita perlu benar-benar memastikan bahwa lokasi ini aman dari potensi bencana serupa di masa depan,” ucap Abdul.
Sementara di Sumatera Barat, pembangunan huntara telah dimulai di 5 kabupaten/kota. Selama proses pembangunan huntara, pemerintah memberikan bantuan berupa Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga. Besaran bantuan yang disiapkan yaitu Rp600 ribu per bulan per Kepala Keluarga (KK).
Namun, Abdul menekankan kecepatan penyaluran bantuan ini sangat bergantung pada pemerintah daerah setempat. Data penerima harus diverifikasi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) oleh masing-masing kepala daerah.
“Untuk pembangunan huntara di Sumatera Barat ini memang berprogres lebih cepat. Ini seluruhnya sudah memulai proses pembangunan yang saat ini dengan pematangan lahan. Ini BNPB bersama TNI akan segera melaksanakan pembangunan ini,” ucapnya. (her/dav)
