Semarang, Idola 92,6 FM-Masyarakat Jawa Tengah didorong, agar melek terhadap literasi kebijakan publik.
Dengan begitu, masyarakat mampu memahami arah kebijakan pemerintah dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta mengawasi pelaksanaannya.
Sekda Sumarno mengatakan menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menerapkan strategi komunikasi, agar setiap bahasa kebijakan publik mudah dicerna masyarakat. Hal itu dikatakan di sela kegiatan Rekomendasi 2025 yang diadakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jateng, pekan kemarin.
Menurutnya, kegiatan edukasi literasi keuangan yang sering dilakukan Bank Indonesia, membantu masyarakat untuk memahami kebijakan publik mengenai bahasa fiskal dan moneter.
Setiap kebijakan akan berdampak kepada masyarakat, yang artinya penting untuk bisa mencerna, sehingga bisa menyikapinya.
Sumarno menjelaskan, salah satu isu penting saat ini adalah kebijakan suku bunga acuan atau BI Rate pada level 4,75 persen.
Masyarakat, khususnya pelaku UMKM, harus tahu maknanya. Apalagi, ketika dia akan mengakses kredit.
“BI Rate ini harus dipahami masyarakat, karena dampak ekonominya luar biasa. Jadi pelaku UMKM juga harus bisa menyikapi itu, bagaimana saat suku bunga tinggi atau suku bunga rendah,” kata Sumarno.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jateng Rahmat Dwisaputra menambahkan, melalui kegiatan Rekomendasi 2025 diharapkan mampu menyelaraskan kebijakan lintas level.
Baik dari pusat maupun daerah, penguatan literasi sistem pembayaran dan digitalisasi dan perlindungan konsumen.
Rahmat menjelaskan, informasi terkait pinjaman online (pinjol) juga harus bisa dipahami masyarakat dengan baik karena pinjol bisa membawa masyarakat ke jurang kemiskinan.
“Kami ada yang namanya Duta Komunikasi, nah itu nanti yang berbicara mengenai keuangan. Bagaimana masyarakat luas bisa menyikapi maraknya pemberian pinjaman melalui online, dan dengan mudahnya bisa diakses oleh masyarakat bahwa di situ ada tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman bukan dianggap sebagai hadiah gitu ya,” ucap Rahmat.
Sementara itu, kegiatan Rekomendasi 2025 yang diselenggarakan di Semarang diikuti 500 peserta dari sejumlah latar belakang.
Selain itu, juga diikuti stakeholder dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Dengan komposisi tersebut, diharapkan dapat memperkuat efektivitas literasi kebijakan, serta keterlibatan lintas kelompok masyarakat. (Bud)
