Semarang, Idola 92.6 FM-Perundungan masih menjadi topik yang terus coba kami sajikan. Karena kita sepertinya memasuki fase darurat perundungan. Sehingga, kita pun mesti mengurai persoalan ini dengan kegentingan pula—yang harus terus diulang dan diulang agar menjadi perhatian bersama.
Publik menyaksikan. Lagi dan lagi, kasus perundungan di lingkungan sekolah muncul ke permukaan—seakan menyimpan pola yang berulang dan setiap kali muncul selalu menghadirkan luka yang tidak sederhana. Luka bagi korban, bagi keluarga, bahkan bagi lingkungan tempat anak-anak kita tumbuh.
Terkini, kasus perundungan terjadi pada MH (13), siswa SMPN 19 Tangerang Selatan, Banten. Remaja ini diduga menjadi korban perundungan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). Kematian MH yang diduga dirundung dengan kekerasan fisik yang fatal termasuk hantaman kursi besi, patut jadi tamparan keras bagi semua pihak.
Kita semakin prihatin karena beberapa kasus bukan hanya berakhir pada kekerasan fisik atau tekanan psikis tetapi hingga merenggut nyawa. Dan, inilah yang membuat kita bertanya: mengapa kita masih gagal melindungi anak-anak dari perundungan? Di mana letak celahnya? Mengapa perundungan bisa muncul sewaktu-waktu bahkan di sekolah yang tampak baik-baik saja?
Untuk mengurai persoalan ini secara jernih. Kita ingin melihatnya dari dua perspektif: Pertama, perspektif kriminologi—apa sebenarnya dinamika perilaku pelaku perundungan? Bagaimana konstruksi kekerasan itu tumbuh, dan seperti apa pola pencegahannya.
Kedua, perspektif pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah—karena sekolah adalah ruang tumbuh yang seharusnya aman, dan negara hadir melalui kebijakan, pengawasan, serta penanganan kasus.
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber: Kriminolog Universitas Indonesia (UI), Prof Adrianus Meliala dan Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji.(her/yes/dav)
Simak podcast diskusinya:
