Semarang, Idola 92.6 FM-Situasi sosial dan politik belakangan ini penuh dengan ketegangan, dan sensitif terhadap isu ketidakadilan. Untuk itu, baru-baru ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau pada segenap pejabat daerah untuk tak flexing (pamer kekayaan) dan menjaga sikap sederhana di tengah situasi sosial yang memanas belakangan ini.
Mendagri mengingatkan seluruh kepala daerah dan pejabat publik untuk menjaga sikap sederhana di tengah situasi sosial yang memanas belakangan ini. Ia menegaskan, tindakan pamer kekayaan atau flexing justru bisa memicu sentimen negatif masyarakat dan memperkeruh keadaan.
Menurut Tito, kegiatan seremonial pemerintah daerah sebaiknya digelar sederhana. Ia mencontohkan cukup dengan tumpengan atau pemberian santunan kepada anak yatim dan masyarakat kurang mampu.
Imbauan itu tak hanya ditujukan kepada pejabat melainkan juga kepada keluarga dari pejabat. Tito juga mengingatkan agar pejabat berhati-hati dalam menggelar acara pribadi seperti pernikahan atau ulang tahun.
Lalu, bagaimana penerapan dan pengawasan imbauan Mendagri agar pejabat publik menerapkan sikap hidup sederhana? Apakah imbauan saja cukup? Bagaimana pengawasan atas perilaku pejabat publik? Bagaimana membangun budaya kesederhanaan dalam birokrasi? Apa tantangan utama, baik struktural maupun kultural?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber: Sekretaris Daerah (sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno dan Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)/ mantan Dirjen Otonomi Daerah, Prof Djohermansyah Djohan. (her./yes/dav)
Simak podcast diskusinya:
