Semarang, Idola 92,6 FM-OJK Jawa Tengah bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Daerah (TPAKD) Jateng, berkomitmen mendukung percepatan pembangunan di provinsi ini.
Deputi Komisioner Hubungan Internasional, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dan Daerah OJK Bambang Mukti Riyadi mengatakan akses keuangan memiliki peran strategis, sebagai katalis pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan di sela Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Pleno TPAKD Jateng 2025 dengan mengusung tema Mengakselerasi Pembangunan Daerah Melalui Ketahanan Pangan dan Keuangan Inklusif Menuju Jawa Tengah Mandiri dan Berkelanjutan bertempat di Gedung Gradika Bhakti Praja, kemarin.
Bambang menjelaskan, studi-studi global menunjukkan jika tingkat inklusi keuangan berkontribusi penting pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta pengurangan kemiskinan maupun stabilitas keuangan.
Menurut Bambang, Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) difokuskan pada pengembangan agrikultur unggulan dengan skema ekosistem closed loop yang melibatkan pembudidaya, perusahaan offtaker, asosiasi pengolahan industri, lembaga jasa keuangan, akademisi, badan teknis serta pemerintah daerah.
“Skema ini menjadi instrumen pengendalian bersama atas risiko kredit dan risiko operasional, sekaligus memperkuat hilirisasi serta meningkatkan kapasitas produksi berbasis inovasi teknologi,” Bambang.
Kepala OJK Jateng Hidayat Prabowo menambahkan, TPAKD merupakan wujud komitmen kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di provinsi ini dalam mendukung visi pembangunan pemerintah daerah.
Termasuk, dalam rangka peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.
Menurut Hidayat, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 66,46 persen dan indeks inklusi keuangan 80,51 persen.
“Peningkatan akses keuangan dapat terwujud apabila industri jasa keuangan memberikan kemudahan dalam akses layanan keuangan, sekaligus diimbangi dengan upaya edukasi serta perlindungan yang memadai bagi konsumen dan masyarakat,” ucap Hidayat.
Lebih lanjut Hidayat menjelaskan, OJK senantiasa memerkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan perekonomian daerah melalui kemandirian ekonomi desa dan peningkatan literasi serta percepatan inklusi keuangan nasional. (Bud)
