Semarang, Idola 92,6 FM-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menggencarkan program literasi dan inklusi keuangan di berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah.
Langkah ini bertujuan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus melindungi konsumen dari maraknya praktik penipuan digital yang mengatasnamakan lembaga keuangan.
Anggota Dewan Komisioner OJK Frederica Widyasari Dewi mengatakan edukasi keuangan merupakan bentuk perlindungan pertama bagi masyarakat. Hal itu dikatakan di sela puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 di halaman Gradhika Bhakti Praja, Minggu (2/11).
Menurutnya, inklusi keuangan tidak bisa dianggap selesai begitu saja, terutama di daerah yang masih memiliki kelompok masyarakat belum tersentuh layanan keuangan formal.
“Kita harus terus menyisir masyarakat, agar semua bisa menikmati akses keuangan yang adil dan bertanggung jawab. Kalau masyarakat sudah terliterasi dan terinklusi dengan baik, mereka bisa memilih produk keuangan yang sesuai dan terhindar dari scam atau penipuan,” kata Frederica.
Frederica menjelaskan, sebagai bentuk perlindungan konsumen, OJK meluncurkan Indonesia Anti Scam Center, sistem terpadu untuk menangani laporan penipuan digital.
Pusat aduan ini terhubung langsung dengan perbankan, marketplace, operator seluler dan asosiasi fintech.
“Jika pelaporan dilakukan cepat, dana masyarakat yang sempat dikirim ke pelaku masih bisa diselamatkan,” jelasnya.
Lebih lanjut Frederica juga mengingatkan, agar masyarakat waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan instansi resmi seperti Dukcapil, BPJS, atau lembaga pajak.
OJK juga akan memfokuskan program literasi dan inklusi keuangan bagi kelompok nelayan dan petani di Jateng, untuk mendorong kemandirian ekonomi dan menciptakan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat rentan.
“Semua pihak harus bersinergi memperluas literasi dan inklusi agar masyarakat semakin terlindungi dari risiko kejahatan keuangan,” pungkasnya. (Bud)
