Semarang, Idola 92,6 FM-OJK memfasilitasi pertemuan antara manajemen Dana Syariah Indonesia (DSI) dan para pemberi dana (lender) di Kantor OJK, Jakarta, kemarin.
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas sejumlah pengaduan masyarakat, terkait keterlambatan pengembalian dana dan imbal hasil dari platform pinjaman daring berbasis syariah tersebut.
Pertemuan tersebut dihadiri Direktur Utama DSI Taufiq Aljufri, bersama jajaran manajemen serta sejumlah perwakilan lender.
Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Ismail Riyadi mengatakan OJK meminta DSI menjelaskan secara terbuka akar permasalahan yang terjadi, serta memastikan tanggung jawab perusahaan dalam mengembalikan dana lender yang masih tertahan. Pernyataan itu disampaikan melalui siaran pers.
“OJK menegaskan bahwa penyelenggara pinjaman daring wajib bertanggung jawab atas dana pemberi pinjaman dan menjaga kepercayaan publik terhadap industri ini,” kata Ismail.
Ismail menjelaskan, OJK menegaskan, agar DSI memprioritaskan pengembalian dana lender dan menjaga transparansi komunikasi serta menindaklanjuti seluruh pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Langkah tegas ini menunjukkan konsistensi OJK dalam memperkuat tata kelola dan perlindungan konsumen di sektor financial technology lending (fintech lending), terutama di segmen syariah yang tengah tumbuh pesat di Indonesia,” jelasnya.
Lebih lanjut Ismail menjelaskan, OJK menyatakan akan terus memerkuat pengawasan terhadap DSI, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas keterlambatan pembayaran dana.
Apabila ditemukan pelanggaran ketentuan atau indikasi tindak pidana, OJK akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta dapat melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) terhadap pengurus perusahaan.
“DSI juga diwajibkan tetap membuka layanan pengaduan dan menjaga operasional perusahaan, termasuk menyediakan kanal komunikasi aktif melalui telepon, WhatsApp, e-mail dan media sosial untuk menampung keluhan lender,” pungkasnya. (Bud)
