Semarang, Idola 92,6 FM-Upaya pemerintah untuk memerbaiki tata kelola subsidi energi, khususnya elpiji tiga kilogram mendapat dukungan luas dari kalangan akademisi di Jawa Tengah.
Langkah menuju penyaluran berbasis voucer atau bantuan langsung tunai (BLT), dinilai sebagai terobosan positif untuk memastikan subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Diponegoro (Undip) Yuwanto menilai, kebijakan pemerintah memerbaiki mekanisme subsidi elpiji merupakan langkah tepat di tengah tantangan kebocoran dan ketidaktepatan sasaran. Hal itu dikatakan dalam sesi diskusi publik terkait satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran di Hotel @hom Semarang, kemarin.
Menurutnya, disiplin dan ketegasan dalam tata kelola subsidi menjadi kunci agar bantuan energi bisa benar-benar bermanfaat bagi rakyat kecil.
“Langkah pemerintah mengubah mekanisme subsidi menjadi voucer atau BLT adalah arah kebijakan yang baik. Dengan sistem yang disiplin dan berbasis data akurat, subsidi akan jauh lebih efektif dan transparan,” kata Yuwanto.
Yuwanto menjelaskan, penguatan sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sedang dilakukan pemerintah menjadi fondasi penting, agar kebijakan subsidi energi berjalan optimal.
Dengan data yang valid dan terintegrasi lintas lembaga, subsidi dapat disalurkan secara adil dan efisien.
Sementara itu Ekonom Universitas PGRI Semarang Heri Prabowo, menyambut baik rencana pemerintah memerbaiki skema subsidi energi.
Menurutnya, perubahan dari subsidi barang menjadi BLT atau voucer akan meningkatkan efisiensi fiskal tanpa mengurangi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
“Subsidi seharusnya memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh sumber energi, sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal negara. Karena itu, perbaikan mekanisme yang lebih tepat sasaran adalah langkah maju,” ucap Heri.
Namun, Heri mengingatkan pentingnya proses transisi yang hati-hati, agar tidak menimbulkan gejolak sosial.
Menurutnya, stabilitas distribusi energi tetap harus dijaga selama penyesuaian kebijakan berlangsung.
Dukungan serupa datang dari Pakar Energi Undip Jaka Windarta, yang menilai transformasi subsidi LPG menuju voucer atau BLT sebagai langkah logis dalam memerkuat efektivitas kebijakan fiskal nasional.
“Dengan sistem voucer dan digitalisasi, penerima bantuan akan lebih jelas dan transparan. Masyarakat tahu berapa yang diterima, dan pemerintah bisa memantau distribusinya secara real time,” ujar Jaka.
Jaka juga menekankan pentingnya teknologi digital seperti QR code dan sistem by name by address, untuk memastikan ketepatan penerima.
Sistem ini diyakini, mampu menekan kebocoran subsidi secara signifikan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Diketahui, pemerintah mengalokasikan subsidi elpiji tiga kilogram sebesar Rp87,6 triliun untuk tahun ini atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Dengan harga pasar elpiji mencapai Rp42.750 per tabung, masyarakat tetap bisa menikmati harga subsidi sebesar Rp12.750 berkat komitmen pemerintah menjaga akses energi terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. (Bud)
