Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah menegaskan bahwa anggaran serta dukungan personel TNI dan Polri tetap diprioritaskan untuk pemulihan pascabencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, meski peristiwa tersebut tidak ditetapkan sebagai bencana nasional.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, pemerintah telah hadir bersama warga terdampak sejak bencana terjadi. Bahkan, sejak hari pertama bencana pada 26 November, pemerintah pusat langsung melakukan penanganan berskala besar, termasuk menerjunkan sekitar 26 ribu personel pada pekan pertama.
“Sejak hari pertama, tanggal 26 (November), pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di tiga provinsi ini. Langsung mobilisasi nasional,” jelas Teddy di Jakarta, Jumat (19/12).
Selain itu, Teddy juga menepis anggapan publik yang menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan anggaran jika status bencana di Sumatra tidak ditingkatkan menjadi bencana nasional.
Menurutnya, hal ini sebetulnya sudah dijawab oleh Presiden RI Prabowo Subianto, yang sebelumnya menerangkan bahwa pemerintah pusat menggelontorkan Rp60 triliun untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Rp60 triliun sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara rumah tetap, gedung DPRD, kecamatan juga. Dan juga langsung seluruh bupati, walikota 52 itu, diberikan uang cash di hari itu,” tambahnya, dalam siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah.
Lebih lanjut, Teddy mengatakan pemerintah terus mempercepat pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak meskipun tanpa penetapan status bencana nasional. Kendati demikian, ia meminta masyarakat untuk bersabar karena proses rekonstruksi tersebut memakan waktu, mengingat banyaknya jumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan berat.
“Jembatan banyak putus, jalan banyak putus, berangsur-angsur disambung. (Pembangunan) jembatan sudah langsung dibuktikan, satu minggu, tujuh sampai sepuluh (hari), jadi. Itu yang kerja, bukan satu dua orang,” tuturnya.
Teddy juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan melaporkan kebutuhan warga terdampak yang mungkin belum terjangkau bantuan pemerintah. “Kalau ada daerah yang belum dapat logistik, sampaikan ke petugas. Sampaikan ke TNI, Polri, Basarnas, BNPB,” tutupnya. (her/dav)
