Semarang, Idola 92,6 FM-Gelombang aksi unjuk rasa yang dilakukan para sopir truk di Jawa Tengah terkait aturan kebijakan zero over dimension over loading (ODOL), terus terjadi di sejumlah wilayah.
Korps Lalu Lintas Polri merencanakan program nasional Indonesia Menuju Zero ODOL sejak 1 Juni 2025, dan kebijakan tersebut menggunakan tiga level pendekatan penindakan petugas.
Yakni sosialisasi, peringatan dan penegakan hukum.
Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun kepolisian daerah setempat, berkaitan dengan kebijakan zero over dimension over loading (ODOL). Hal itu dikatakan saat kunjungan ke Kabupaten Semarang, pekan kemarin.
Menurut Luthfi, ODOL tidak hanya berbicara terkait nilai ekonomi semata tetapi dampak sosialnya juga yang harus dipikirkan.
Sosialisasi kepada masyarakat harus benar-benar dilakukan, agar dalam praktiknya berjalan dengan baik untuk wilayah Jateng.
“Nanti saya akan koordinasi dengan Polda, apa saja yang harus kita lakukan. Kebijakan ini harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat,” kata Luthfi.
Lebih lanjut Luthfi menjelaskan, program tersebut bukan sekadar penyampaian imbauan melainkan juga ada pendekatan langsung kepada para pengemudi maupun pemilik kendaraan dan pengusaha jasa angkutan.
Namun dalam perkembangannya, kebijakan tersebut menuai protes dan memicu gelombang demo supir truk di berbagai daerah, termasuk di Jawa Tengah.
Diketahui, aksi unjuk rasa sopir truk sudah terjadi di beberapa daerah di Jateng.
Mulai dari Pati, Purwodadi, Karanganyar, Salatiga, Kudus, Klaten, Boyolali dan Banyumas.
Para sopir truk menyampaikan penolakan aturan tersebut dan menuntut, agar penerapannya tidak dilakukan secara tebang pilih.
Sopir truk juga meminta, agar proses uji emisi kendaraan tidak dipersulit Dinas Perhubungan. (Bud)
