Semarang, Idola 92,6 FM-Upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Jawa Tengah terus dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama terkait dengan kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan serta keterbatasan akses di daerah terpencil.
Kepala Kantor OJK Jateng Hidayat Prabowo mengatakan sebaran wilayah yang luas, menjadi salah satu hambatan utama dalam memperluas akses keuangan. Hal itu dikatakan usai kegiatan puncak Bulan Inklusi Keuangan 2025 di halaman Gradhika Bhakti Praja, Minggu (2/11).
“Ada daerah-daerah yang jangkauannya cukup jauh seperti Cilacap dan Kepulauan Karimunjawa. Itu tentu menjadi tantangan tersendiri, tapi kami optimis bisa menjangkaunya dengan memperkuat kolaborasi dan strategi baru,” kata Hidayat.
Anggota Dewan Komisioner OJK Frederica Widyasari Dewi menambahkan, secara nasional tingkat literasi keuangan Indonesia telah mencapai 66,46 persen, sementara inklusi keuangan sudah menembus 80 persen.
Namun, masih ada kesenjangan pemahaman di masyarakat.
“Banyak yang sudah memiliki produk keuangan seperti asuransi, dana pensiun, atau BPJS, tapi belum benar-benar memahami cara kerjanya. Ini menunjukkan bahwa inklusi belum selalu sejalan dengan literasi,” ucap Frederica.
Menurutnya, risiko penipuan (scam) dan utang berlebih akibat kemudahan akses layanan digital juga menjadi keprihatinan tersendiri.
“Sekarang banyak yang tergoda produk keuangan seperti paylater tanpa memahami risikonya. Ini jadi tugas kita bersama, termasuk media, untuk terus mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terjebak pinjaman ilegal atau jebakan utang,” jelas Frederica.
Sementara itu Sekda Sumarno menilai, digitalisasi menjadi kunci dalam memerluas inklusi keuangan.
Melalui sistem pembayaran digital seperti QRIS, masyarakat dan pelaku UMKM didorong agar lebih melek teknologi.
“Digitalisasi ini bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Kalau tidak ikut, UMKM bisa tertinggal. Karena itu literasi penting agar masyarakat paham manfaat dan risikonya,” ujar Sumarno.
Lebih lanjut Sumarno menjelaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK dan perbankan terus dilakukan untuk memerluas akses pembiayaan, termasuk melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program asuransi nelayan.
Dengan kerja sama lintas lembaga dan dukungan media, berbagai pihak berharap kesenjangan antara inklusi dan literasi keuangan dapat terus dipersempit, agar masyarakat Jateng semakin cerdas dan terlindungi dalam mengelola keuangan.
“Kita ingin inklusi keuangan ini benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama petani dan nelayan yang selama ini masih berada di posisi rentan,” pungkasnya. (Bud)
