Semarang, Idola 92.6 FM – Pemerintah melalui Kementerian Sosial resmi meluncurkan program Sekolah Rakyat seiring dimulainya tahun ajaran baru 2025/2026, 14 Juli 2025. Lebih dari 9.700 siswa mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat. Pada tahap pertama, sebanyak 63 dari 100 sekolah sudah memulai kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Sedangkan, sisanya—sebanyak 37 sekolah lainnya akan menyusul pada akhir bulan Juli mendatang.
Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah yang bertujuan memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Sekolah Rakyat merupakan sekolah dengan model asrama atau boarding school yang menyediakan pendidikan 100 persen gratis untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
Pembentukan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat tercantum dalam Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025.
Sekolah Rakyat adalah sebuah program pendidikan berkonsep asrama yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, yaitu mereka yang berada di desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
Lalu, di antara harapan dan tantangan, bagaimana menyukseskan penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang baru kita mulai ini? Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan Pemerintah agar program Sekolah Rakyat sesuai harapan Pemerintah yakni dapat memutus rantai kemiskinan?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber: Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Imam Maskur dan Pengamat pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr Jejen Musfah, M.A (her/yes/dav)
Simak podcast diskusinya:
