Semarang, Idola 92,6 FM-Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah bersama pemprov, bekerja keras untuk mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Bahkan, Pemprov Jateng telah melakukan operasi pasar dan mendirikan toko Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di 11 kabupaten/kota di provinsi ini.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jateng Rahmat Dwisaputra mengatakan inflasi provinsi ini pada Juni 2025 tercatat sebesar 0,24 persen (mtm). Hal itu dikatakan saat acara High Level Meeting (HLM) TPID dengan tema “Memperkuat Sinergi Pengendalian Inflasi Guna Mendukung Stabilitas Harga” di Hotel Gumaya Semarang, Rabu (16/7).
Rahmat menjelaskan, komoditas beras dan cabai rawit serta bawang merah maupun daging ayam ras dan telur ayam ras menjadi penyumbang utama inflasi di Jateng.
Saat ini, harga beras medium per 8 Juli 2025 rerata mencapai Rp13.565 per kilogram dan melampaui Harga Acuan Pembelian (HAP) sebesar Rp12.500 per kilogram.
Bahkan, di beberapa daerah semacam Kota Semarang dan Kota Pekalongan, tercatat harga beras menembus kisaran Rp14.750 per kilogram.
“Kami dari Bank Indonesia mendukung penuh terhadap langkah-langkah yang diupayakan Pak Gubernur Ahmad Luthfi, dalam rangka pengendalian inflasi. Kita akan fokus pada pengendalian harga bahan pokok penting. Jawa Tengah sudah berhasil di 11 kabupaten/kota, dan pak gubernur meminta agar kabupaten/kota lain mengikuti,” kata Rahmat.
Sementara Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan, berbagai upaya akan dilakukan untuk menekan laju inflasi di provinsi ini.
Sebab, harga sejumlah bahan pokok di pasaran sudah mengalami kenaikan.
Luthfi mendorong, penguatan kemitraan melalui skema champion komoditas seperti bawang merah dan cabai rawit.
Saat ini, telah terjalin kemitraan dengan luasan tanam cabai hingga 300 hektare dan kolaborasi dengan 15 mitra champion.
“Strategi pengendalian inflasi harus dijalankan dalam dua arah kebijakan, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya melalui optimalisasi pasokan dan distribusi pangan,” ucap Luthfi.
Lebih lanjut Luthfi menjelaskan, guna memerkuat daya tahan pangan lokal, maka pemprov mendorong BUMD yang mengurusi pangan dan 29 Badan Usaha Milik Petani (BUMP) di kabupaten/kota untuk mengoptimalkan perannya dalam menguatkan ketahanan pangan di masing-masing wilayah.
Termasuk, melibatkan koperasi desa/kelurahan Merah Putih sebagai ujung tombak distribusi. (Bud)
