Semarang, Idola 92,6 FM-Kinerja pelaksanaan APBN di Jawa Tengah, menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jateng mencatat, terdapat surplus anggaran sebesar Rp3,18 triliun.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jateng Bayu Andy Prasetya mengatakan kinerja pelaksanaan APBN di provinsi ini hingga 30 Juni 2025, menunjukkan hasil yang menggembirakan dengan capaian surplus anggaran sebesar Rp3,18 triliun. Hal itu disampaikan melalui siaran pers secara daring, kemarin.
Bayu menjelaskan, pendapatan negara mencapai Rp53,4 triliun atau tercapai 41,21 persen dari target dan didorong kinerja kuat sektor industri pengolahan yang menjadi penopang utama penerimaan pajak.
Selain itu, kenaikan harga referensi CPO turut meningkatkan penerimaan Bea Keluar dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencatatkan pertumbuhan cukup baik berkat optimalisasi layanan umum.
Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan ketahanan dan daya dorong APBN terhadap aktivitas ekonomi di Jateng.
“Stabilitas pertumbuhan, inflasi yang terkendali dan daya beli yang membaik mencerminkan efektivitas kebijakan. Kementerian Keuangan Satu Jawa Tengah hadir lewat APBN, untuk mendukung pembangunan, layanan publik dan ketahanan fiskal dengan sinergi lintas unit dari reformasi perpajakan hingga dukungan bagi UMKM untuk kemajuan Jawa Tengah,” kata Bayu.
Lebih lanjut Bayu menjelaskan, realisasi belanja negara sebesar Rp50,22 triliun atau mencapai 46,82 persen yang menunjukkan upaya berkelanjutan pemerintah dalam menjaga kualitas belanja tepat sasaran.
Kinerja APBD Jateng menunjukkan fondasi fiskal yang solid, dengan capaian pendapatan daerah mencapai Rp53,92 triliun atau 47,63 persen dari target dan mencerminkan pengelolaan yang sehat di tengah dinamika ekonomi.
“Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang telah mencapai Rp16,02 triliun dan Transfer ke Daerah yang mendominasi struktur pendapatan sebesar 66,97 persen, turut memperkuat kapasitas fiskal
daerah. Dengan surplus anggaran sebesar Rp14,14 triliun, terdapat potensi besar untuk mendorong program prioritas dan pelayanan publik yang lebih optimal dalam enam bulan ke depan,” pungkasnya. (Bud)
