Semarang, Idola 92,6 FM-Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Jawa Tengah mencatat, 35 kabupaten/kota telah menerapkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) guna mendukung pemerintah pusat dalam program tiga juta rumah.
Hanya saja, dari 35 daerah tersebut terdapat perbedaan kriteria penerima pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ketua DPD Himperra Jateng Sugiyatno mengatakan kebijakan pembebasan BPHTB, belum seragam antar daerah. Hal itu dikatakan usai bertemu Gubernur Ahmad Luthfi di Semarang, kemarin.
Menurutnya, ada 22 kabupaten/kota di Jateng menyatakan bahwa seluruh WNI yang membeli rumah subsidi mendapatkan pembebasan BPHTB.
Sedangkan 13 kabupaten/kota lainnya, yang mendapatkan pembebasan BPHTB adalah warga masyarakat setempat dibuktikan dengan KTP.
“Di Solo Raya BPHTB memang sudah bebas, tetapi hanya untuk warga ber-KTP domisili setempat. Kami berharap pembebasan ini berlaku untuk seluruh warga Indonesia, agar tidak menghambat investasi,” kata Sugiyatno.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jateng Boedyo Darmawan menambahkan, saat ini di 35 kabupaten/kota telah menetapkan peraturan kepala daerah tentang Pembebasan BPHTB bagi MBR.
Menurut Boedyo, kebijakan di 13 kabupaten/kota itu yang dianggap masih menyulitkan karena banyak juga warga yang membeli rumah di luar daerah asalnya.
“”Hal ini menyulitkan, karena di kawasan urban seperti Kota Semarang, banyak MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Sedangkan perumahan subsidi itu biasanya di wilayah perbatasan, misalnya Kendal, sehingga terkendala aturan domisili,” ujar Boedyo.
Boedyo menjelaskan, Pemprov Jateng juga telah melakukan berbagai upaya untuk menggenjot penyerapan rumah bersubsidi di antaranya mulai melakukan pendataan ASN bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten/kota.
Dari hasil sementara, terdapat sekira13 ribu pegawai pemerintah yang berpotensi menjadi target pasar rumah subsidi. (Bud)
