Semarang, Idola 92,6 FM-Pemprov Jawa Tengah mengusulkan kepada pemerintah pusat, agar mengintegrasikan aplikasi pelayanan publik secara nasional.
Merujuk pada beberapa kasus yang ada, setiap ganti pimpinan maka aplikasi yang digunakan untuk pelayanan publik juga berganti.
Gubernur Ahmad Luthfi menyarankan kepada Komisi II DPR RI, untuk didorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) memiliki pelayanan publik yang terintegrasi secara nasional. Hal itu dikatakan usai mendampingi kunjungan Komisi II DPR RI di Kabupaten Semarang, pekan kemarin.
Menurutnya, apabila setiap daerah pimpinannya berganti dan aplikasi pelayanan publik ikut berganti maka akan membingungkan masyarakat.
Luthfi menjelaskan, merujuk pada beberapa kasus yang ada, setiap ganti pimpinan maka aplikasi yang digunakan untuk pelayanan publik juga berganti.
Padahal, konsistensi adalah salah satu kunci, agar praktik baik yang sudah dilakukan dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan.
“Kita harus mempunyai integrasi pelayanan publik secara nasional, sehingga siapapun yang menjabat, baik sekarang dan akan datang, bisa sinergis,” kata Luthfi.
Lebih lanjut Luthfi menjelaskan, secara umum kondisi pelayanan umum di Jateng sudah baik.
Baiknya pelayanan publik itu, salah satu faktornya adalah sumber daya manusia (SDM).
“Ini menandakan Jawa Tengah terkait pelayanan publik sudah bagus sekali, tinggal kita pertahankan. Saya sudah mewanti-wanti kepada seluruh ASN, paling utama adalah manusianya. Jadi kita sebagai pimpinan serta seluruh ASN, terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Unsurnya adalah birokrasi yang melayani, bukan yang dilayani,” pungkasnya. (Bud)
