Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas tambang ilegal dan penyelundupan sumber daya alam yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah. Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (06/10), Prabowo menyaksikan langsung penyerahan aset rampasan negara dari sejumlah perusahaan yang terlibat dalam kegiatan tambang tanpa izin (illegal mining) di kawasan PT Timah Tbk. (Foto Dok Badan Komunikasi Pemerintah)

Bangka Belitung, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas tambang ilegal dan penyelundupan sumber daya alam yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah.

Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Prabowo menyaksikan langsung penyerahan aset rampasan negara dari sejumlah perusahaan yang terlibat dalam kegiatan tambang tanpa izin (illegal mining) di kawasan PT Timah Tbk.

โ€œPagi hari ini saya ke Bangka bersama-sama menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum. Ini tambang tanpa izin di kawasan PT Timah,โ€ ujar Prabowo, Senin (6/10).

Prabowo menyebut, dari hasil penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum, enam smelter beserta tumpukan tanah jarang (rare earth) dan ingot timah berhasil disita oleh Kejaksaan.

Nilai total aset smelter yang disita mencapai Rp6โ€“7 triliun, sementara potensi kerugian negara dari praktik ilegal tersebut diperkirakan sudah mencapai Rp300 triliun.

โ€œKita bisa bayangkan kerugian negara dari 6 perusahaan ini saja, kerugian negara total potensi bisa mencapai Rp300 triliun. Kerugian negara sudah berjalan Rp300 triliun. Ini kita hentikan!โ€ tegas Prabowo, dalam siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah.

Lebih lanjut, Prabowo mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh Kejaksaan Agung, TNI, Bakamla, Bea Cukai, serta berbagai pihak yang telah bekerja sama dalam upaya penyelamatan kekayaan negara.

“Saya ucapkan terima kasih kepada aparat, panglima TNI, angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, semua pihak yang telah bergerak dengan cepat sehingga bisa diselamatkan aset-aset ini. Ke depan berarti berarti ratusan triliun itu bisa kita selamatkan untuk rakyat kita,” tandasnya. (her/dav)