Semarang, Idola 92,6 FM-Kinerja fiskal Jawa Tengah hingga akhir September 2025, menunjukkan performa yang solid dan adaptif.
Pelaksanaan APBN di provinsi ini menjadi penopang utama transformasi ekonomi, penguatan UMKM serta stabilitas harga di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jateng Bayu Andy Prasetya mengatakan APBN berperan penting, untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi sekaligus mengendalikan inflasi. Hal itu dikatakan melalui siaran pers secara daring, kemarin.
“Sinergi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah menjadi kunci dalam memastikan APBN tetap adaptif, responsif, dan inklusif dalam menghadapi tantangan ekonomi,” kata Bayu.
Bayu menjelaskan, hingga 30 September 2025 realisasi pendapatan negara di Jateng mencapai Rp82,40 triliun atau 63,53 persen dari target.
Angka tersebut tumbuh positif 1,36 persen dibanding tahun sebelumnya.
Menurutnya, penerimaan negara ditopang pajak sebesar Rp34,01 triliun, bea dan cukai Rp42,16 triliun serta PNBP Rp6,23 triliun yang bahkan melampaui target hingga 105,44 persen.
“Dari sisi belanja, realisasi Belanja Negara tercatat Rp76,32 triliun atau 71,44 persen dari pagu, meskipun sedikit terkontraksi 9,87 persen dibanding periode sama tahun lalu. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja kementerian/lembaga sebesar Rp22,54 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp53,78 triliun atau 77,98 persen dari pagu,” jelasnya.
Lebih lanjut Bayu menjelaskan, TKD memiliki peran vital dalam memerkuat fiskal daerah dan memercepat pembangunan, terutama bagi sektor-sektor yang mendorong ekonomi kerakyatan.
Dari sisi kinerja ekonomi, Jateng juga menunjukkan stabilitas yang baik.
Sinergi APBN dan APBD menjadi faktor penting, dalam menjaga keberlanjutan layanan publik dan memercepat pemerataan pembangunan.
“APBN bukan sekadar instrumen keuangan, tapi juga alat untuk mentransformasi ekonomi daerah, memperkuat kemandirian UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah,” pungkasnya. (Bud)
