Semarang, Idola 92.6 FM-Tahun 2025 menjadi tahun yang penuh dinamika di bidang hukum Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di satu sisi, kita melihat beberapa langkah besar seperti: upaya reformasi hukum yang mulai memperlihatkan arah pembenahan, agenda pemberantasan korupsi yang kembali mendapat perhatian serius hingga Penguatan pertahanan dan percepatan pembangunan infrastruktur nasional.
Pemerintah juga mengambil kebijakan yang cukup berani, misalnya kenaikan gaji hakim tingkat terendah hingga 280 persen—sebuah usaha menciptakan standar hidup yang layak dan mencegah intervensi kepentingan.
Di saat yang sama, pemerintah mengklaim berhasil mengalihkan anggaran sebesar Rp306 triliun dari penggunaan yang rawan korupsi untuk dialihkan pada program-program yang lebih langsung menyentuh masyarakat. Presiden juga menegaskan komitmen untuk penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Lalu, merefleksi bidang hukum tahun 2025, apa saja capaian strategis, terobosan, sekaligus pekerjaan rumah di bidang hukum selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Apa yang masih menjadi hambatan struktural maupun kultural? Dan apa saja rekomendasi agar tahun 2026 menjadi tahun perbaikan dan konsolidasi?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber: Prof Hibnu Nugroho (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jendral Soedirman (Unsoed) Purwokerto & Tergabung juga dalam Koalisi Guru Besar Antikorupsi dan Dr Azmi Syahputra (Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti dan Sekjend Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki)). (her/yes/dav)
Simak podcast diskusinya:
