Semarang, Idola 92,6 FM-Pemprov Jawa Tengah sudah melakukan langkah strategis, dalam menangani polemik tambang di lereng Gunung Slamet ,Kabupaten Banyumas.
Kepentingan masyarakat dan evaluasi dampak kerusakan lahan, akan menjadi pertimbangan utama.
Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan terkait polemik tambang di Gunung Slamet tersebut sudah ditinjau dari berbagai sisi, mulai dari sisi perizinan hingga dampak-dampaknya bagi lingkungan maupun masyarakat. Hal itu dikatakan saat berada di Surakarta, kemarin.
Luthfi menjelaskan, langkah lain yang sudah dilakukan adalah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menangani permasalahan tambang yang ada di lereng Gunung Slamet tersebut.
Satgas tersebut terdiri atas Dinas ESDM Jateng, Ditreskrimsus Polda Jateng, dan bahkan Kejaksaan Tinggi, dan TNI.
“Satgas sudah kita bentuk, kita melakukan identifikasi permasalahan. Perizinan tambang yang secara resmi sudah kita teliti, rata-rata terbitnya sebelum saya menjabat. Ini harus kita rapatkan secara komprehensif dengan para bupati di tempat kita,” kata Luthfi.
Menurut Luthfi, pengajuan kawasan Gunung Slamet menjadi kawasan taman nasional juga sudah diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Sampai saat ini, proses tersebut masih berjalan dan belum ada keputusan yang diterbitkan kementerian.
“Sementara ini kita awasi, kemudian kita bentuk Satgas sebelum adanya terbitan dari Kementerian LHK terkait dengan Gunung Slamet sebagai kawasan taman nasional. Jadi kita sudah punya roadmapnya,” jelasnya.
Lebih lanjut Luthfi menegaskan, kejadian di lereng Gunung Slamet harus menjadi pembelajaran bagi seluruh bupati/wali kota lain, khususnya yang punya wilayah penambangan dan galian C.
Penertiban izin penambangan harus hati-hati, harus benar-benar terang-benderang dan sosialiasi yang masif agar tidak menimbulkan permasalahan di belakang.
“Benar-benar lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selama tidak berguna bagi nusa bangsa, tidak usah. Nanti timbul resistensi yang akan berkepanjangan,” tandasnya. (Bud)
