Semarang, Idola 92,6 FM-Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah menyebut, sebagian kawasan yang dikelola melalui perhutanan sosial merupakan kawasan hutan kritis.
Dengan pengelolaan yang tepat, kawasan kritis bisa pulih dan masyarakat juga memeroleh manfaat ekonomi.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jateng Widi Hartanto mengatakan jumlah lahan kritis di provinsi ini, berkurang pada tiga tahun terakhir. Hal itu dikatakan saat ditemui di kantornya, kemarin.
Menurut Widi, angkanya berkurang mencapai 75 ribu hektare.
Widi menjelaskan, data lahan kritis di Jateng pada 2022 hingga 2024 seluas 392 ribu hektare.
Namun kini, lahan itu berkurang menjadi total 317.629 hektare.
“Kami mendorong, agar terus dilakukan pemulihan lahan kritis tersebut melalui program perhutanan sosial. Jadi sudah ada penurunan yang cukup signifikan terkait dengan luasan lahan kritis yang ada di Jawa Tengah,” kata Widi.
Lebih lanjut Widi menjelaskan, penerapan perhutanan sosial di Kabupaten Kudus yang mengembangkan tanaman buah keras seperti pohon mangga di kawasan pegunungan.
Sementara untuk tanaman keras kehutanan, digunakan jenis tanaman hutan seperti pinus.
“Pemilihan jenis tanaman tersebut dilakukan berdasarkan asesmen kesesuaian lahan,” jelasnya.
Widi menyebut, proses pengelolaan perhutanan sosial didampingi kelompok kerja (Pokja) yang melibatkan Perhutani, perangkat daerah kabupaten/kota, serta pemerintah provinsi.
“Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan hutan berjalan sesuai ketentuan dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Bud)
