Jakarta, Idola 92.6 FM-Lembaga survei Indikator Politik Indonesia dalam survei terbarunya menemukan mayoritas masyarakat percaya pemerintah mampu mengusut tuntas sejumlah kasus korupsi besar di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.
Temuan tersebut merupakan bagian dari survei Indikator mengenai persepsi publik terhadap kinerja Presiden, tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara, serta program makan bergizi gratis (MBG). Survei tersebut melibatkan 1.220 responden dan dilakukan pada 15–21 Januari 2026.
Pendiri dan peneliti utama Indikator Burhanuddin Muhtadi mengatakan, mayoritas responden mengikuti perkembangan penegakan hukum terkait sejumlah kasus korupsi penting yang tengah berjalan.
Dalam survei tersebut, responden ditanya mengenai tingkat pemahaman mereka terhadap tiga kasus utama, yakni dua kasus yang ditangani Kejaksaan Agung dan satu kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Untuk kasus di Kejaksaan Agung, responden ditanya terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook serta kasus tata kelola migas yang diduga melibatkan Riza Chalid. Sementara itu, untuk kasus yang ditangani KPK, responden ditanya mengenai dugaan korupsi kuota haji 2024.
“Secara umum, awareness warga terhadap isu-isu hukum masih di bawah 50 persen dari total responden,” ujar Burhanuddin dalam konferensi pers, Minggu (8/2).
Setelah mengukur tingkat awareness, Indikator menanyakan apakah responden percaya pemerintah mampu menuntaskan kasus-kasus tersebut.
Burhanuddin menjelaskan, untuk kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook, sebanyak 43,8 persen responden mengikuti perkembangan kasus tersebut, dan 67,4 persen di antaranya yakin Kejaksaan Agung dapat menuntaskannya.
Sementara itu, pada kasus tata kelola migas, sebanyak 44,5 persen responden mengetahui kasus tersebut. Dari jumlah itu, 58,3 persen percaya Kejaksaan Agung dapat menangkap dan menghukum Riza Chalid.
“Kemudian, kalau ditanya apakah Riza Chalid tersangkut kasus ini atau tidak, itu cukup besar yang percaya. Yakni sebanyak 75,9 persen dari total responden yang mengetahui mengenai kasus ini,” imbuh dia.
Adapun untuk kasus dugaan korupsi kuota haji, sebanyak 53,8 persen responden mengetahui isu tersebut. Mayoritas publik juga percaya terdapat indikasi tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.
“Sementara yang mengatakan apakah publik percaya atau tidak percaya ada indikasi kasus korupsi dalam kasus kuota haji, mayoritas percaya, yakni sekitar 82 persen,” tutup dia. (her/dav)
