Semarang, Idola 92.6 FM – Sejumlah kasus seperti teror bom di Samarinda, Kalimantan Timur, serta ujaran kebencian di media sosial berpotensi mengancam persatuan dan proses demokrasi di Indonesia. Guna menjaga demokrasi Indonesia, pemerintah patut mengambil langkah tegas sesuai aturan yang ada terhadap segala bentuk perbuatan yang tidak sesuai konstitusi.
Demikian mengemuka dalam acara pernyataan sikap bersama terkait “Penegakan Hukum dan Dinamika Proses Demokrasi Indonesia” baru-baru ini di Jakarta yang digelar beberapa elemen masyarakat. Direktur Eksekutif International International Development (INFID) Sugeng Bahagijo mengatakan, di alam demokrasi kita semua dimungkinkan untuk menyuarakan pendapat atau kritik terhadap pemerintah. Namun, hal itu harus dilakukan sesuai aturan konstitusi. Menurut Sugeng segala dinamika yang saat ini terjadi mulai dari ujaran kebencian di media social hingga terror bom di Samarinda menunjukkan proses demokrasi sedang menghadapi ujian besar. Hal ini menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan demokrasi Indonesia.
Sementara itu, menurut pengajar Fakultas Sosial Politik UGM Arie Sudjito mengatakan, dinamika yang kini terjadi merupakan pembelokan arah yang luar biasa dari nilai-nilai demokrasi. Kebebasan di alam demokrasi justru dimanfaatkan untuk melakukan serangan terhadap pihak-pihak tertentu. Menurut Arie, jika berlarut kondisi ini akan merugikan kita semua terutama masyarakat yang hanya dijadikan alat pertarungan elite politik dalam dinamika yang terjadi saat ini. Setidaknya situasi keamanan dan perekonomian terganggu.
Lantas, berbagai ancaman terror dan ujaran kebencian di media social, benarkah ini menandakan bahwa demokrasi kita sedang terancam? Dinamika yang terjadi terutama di kalangan elite politik saat ini, benarkah ada muatan pembelokan arah dari nilai-nilai demokrasi? Bagaimana untuk keluar dari situasi ini dan tetap merawat Keindonesiaan kita?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola 92.6 FM berdiskusi bersama dengan beberapa narasumber, yakni Arie Sudjito (Pengajar FISIP UGM Yogyakarta), Siti Zuhro (Peneliti senior politik LIPI), dan Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif Internasional NGO Forum on Indonesia Development (INFID). (Heri CS)
