Semarang, Idola 92.6 FM – Pemerintah Presiden Joko Widodo menurunkan kekuatan APBN tahun 2017 mendatang. Daerah masih punya kesempatan untuk memperkuat diri, meski desentralisasi masih ditarik ulur. Merujuk pada harian Jawa Pos Sabtu (10/12) lalu, postur APBN 2017 sendiri belum perkasa. Itu tecermin dari apa yang disampaikan pemerintah Jokowi-JK dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN 2017 beserta nota keuangan dalam rapat paripurna DPR pada 16 Agustu 2016 lalu. RUU APBN ini kemudian menjadi Undang-Undang nomor 18 tahun 2016 tentang APBN 2017.
Secara umum, proyeksi pendapatan Negara dipatok Rp1.750 triliun dan belanja Negara sebesar Rp2.080 triliun. Kondisi tersebut turun apabila dibandingkan dengan APBN 2016, yakni Rp1.882 triliun untuk pendaparan Negara dan Rp2.095 triliun untuk belanja Negara. Artinya, ada defisit cukup besar yang dikhawatirkan akan menggemukkan utang Negara. Penurunan proyeksi itu disebabkan turunnya patokan pendapatan Negara yang berasal dari pajak, yaitu Rp1.489 triliun. Sedangkan, pada APBN 2016, perolehan pendapatan melalui pajak sebesar Rp1.546 triliun. Kondisi penurunan tersebut juga berimbas pada turunnya jumlah transfer dana ke daerah. Jika pada APBN 2016 sebesar Rp723 triliun, untuk APBN 2017, jumlahnya turun menjadi Rp704 triliun. Ada pelangsingan Rp19 triliun, angka yang cukup besar untuk daerah.
Lantas, bagaimana menjaga optimisme daerah di balik pesimisme APBN tahun 2017? Adanya kenaikan dana insentif bagi daerah mampukah makin memekarkan inovasi di daerah? Cukup kuatkah ini menjadi daya dorong pertumbuhan ekonomi daerah di balik masih lesunya kondisi perekonomian nasional maupun global?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola 92.6 FM berdiskusi bersama dengan beberapa narasumber yakni: Teguh Yuwono, Ahli Kebijakan Publik Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Uchok Sky Khadafi, Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA), dan Bupati Kudus H Musthofa. (Heri CS)
