Semarang, 92.6 FM-Persoalan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga pihak terkait lainnya.
Salah satunya adalah peran dari kalangan akademisi dan ilmuwan, untuk bisa berkontribusi memberikan saran dan masukan kepada pemerintah, guna menjaga ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Pernyataan itu dikatakan Ketua Harian Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Semarang, Musthofa, di sela seminar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah tentang “Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan”, Selasa (10/10) pagi.
Musthofa yang juga menjabat Bupati Kudus menjelaskan, upaya mewujudkan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan perlu ada keterlibatan dari kalangan akademisi dan ilmuwan. Sebab, mereka mampu memberikan kajian secara teoretik dan konseptual serta empirikal dari berbbagai sudut pandang ekonomi dan bisnis serta sosial.
Menurutnya, secara definisi kedaulatan pangan terkait dengan pihak yang menguasai sumber dan persediaan pangan. Yaitu negara.
Menjadi hal yang penting, lanjut Musthofa, masukan dan saran dari kalangan akademisi dan ilmuwan bagi negara dalam menentukan arah kebijakan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Sehingga, pemerintah pusat sampai daerah mampu memberikan jaminan pendistribusian hak bagi rakyat.
“Kita sebenarnya kalau bicara soal pertanian di negeri ini tidak ada yang kurang. Kalau saya katakan begitu. Dengan masukan dan saran dari para ilmuwan, akan menjadi sebuah nilai lebih,” katanya.
Musthofa menjelaskan, memang sekarang ini nilai tukar petani (NTP) masih dinilai rendah. Untuk meningkatkannya, maka negara harus hadir melalui kebijakan yang bermanfaat bagi kesejahteraan petani. (Bud)
