Jelang Tahun Politik, Bagaimana Upaya Mengurangi Dampak Buruk Deklinasi Politik?

Semarang, Idola 92.6 FM – Menjelang tahun politik, Pilkada 2018 dan Pemilu Raya 2019, ibarat pesawat terbang, Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo mengalami deklinasi atau penurunan ketinggian dan kecepatan jelajah. Seperti dilansir tribunnews.com, Ketua Umum Putra Jawa Kelahiran Sumatera, Sulawesi dan Maluku (Puja Kessuma) Suhendra Hadi Kuntono, deklinasi saat ini terjadi di semua lini.

Ia mencontohkan, sejumlah pelambatan, antara lain pembangunan sejumlah bandar udara yang belum juga dimulai, padahal peletakan batu pertama sudah dilaksanakan tujuh bulan lalu, seperti Bandara Kulonprogo, DI Yogyakarta. Yang masih on the track dalam kinerja kabinet menurutnya hanya Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan), Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri), Rini Soemarno (Menteri BUMN), Ignasius Jonan (Menteri ESDM), dan Tito Karnavian (Kapolri). “Diibaratkan sekrup, yang lain sudah mengendur,” ujarnya.

Menurut Suhendra, hal itu tak lepas dari partai politik yang menempatkan kader-kadernya di kabinet, yakni 14 dari 34 menteri, sehingga mereka bekerja dengan loyalitas ganda serta agenda yang tidak selalu selaras dengan visi-misi atau Nawacita Presiden. Sehingga, kini fokus mereka terbagi ke parpol menjelang pilkada, pemilu dan pilpres. Kebijakan Presiden banyak yang patah di tengah jalan karena tak ada yang mengamankan sampai ke bawah.

Di sisi lain, banyak kepala daerah pragmatis dan membuat perda dengan copy paste dari daerah lain, tak berbasis kearifan local. Menurutnya, deklinasi tak perlu terjadi apabila presiden memiliki ‘intelijen’ yang terintegrasi, aktif dan memahami anatomi masalah yang dihadapi cabinet. Fungsi ‘intelijen’ bukan kuratif, melainkan preventif.

Nah, lalu, jelang tahun politik, Pilkada dan Pemilu Raya 2019, bagaimana upaya mengurangi dampak buruk deklinasi politik yang terjadi? Apa pula yang mesti dilakukan pemerintah agar kebijakannya tak diintervensi parpol koalisinya?

Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, nanti kita akan berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Peneliti Politik dari LIPI Prof Siti Zuhro dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Padang dan Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari MH. (Heri CS)

Berikut Perbincangannya:

Artikel sebelumnyaPertamina Akan Tingkatkan Penggunaan Elpiji Bright Gas di Kalangan PKL
Artikel selanjutnyaDinperindag Ancam Cabut Izin Usaha Pedagang Jika Tak Cantumkan HET Beras Sesuai Permendag 57 Tahun 2017