Pemprov Beri Waktu Bagi Daerah Yang Belum Terapkan 100 Persen KHL Sampai 2019

Semarang, Idola 92.6 FM-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya sudah bertemu dan berdialog dengan dewan pengupahan, mengenai formula yang dipakai untuk penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2018 di provinsi ini. Dewan pengupahan sudah membaca usulan dari masing-masing kabupaten/kota dan menghormati usulan tersebut. Sehingga, usulan yang tidak bermasalah langsung ditetapkan menjadi UMK tahun depan.

Menurutnya, penetapan besaran upah memang harus dibicarakan semua pihak. Baik kalangan pengusaha maupun kalangan buruh.

Namun demikian, jelas Ganjar, mesti sudah ada kesepakatan UMK 2018 di dewan pengupahan, masih ada persoalan lain yang menjadi ganjalan. Yakni, masih ada dua kabupaten di Jawa Tengah yang belum mencapai 100 persen kebutuhan hidup layak (KHL).

Kedua kabupaten itu adalah Kabupaten Batang dan Pati. Keduanya masih belum mencapai 100 persen KHL.

“Ada catatan dari Kabupaten Batang dan Pati. Buruhnya menghendaki 100 persen KHL. Tapi, di dalam PP 78 diberikan waktu sampai 2019. Pengusahanya minta waktu sampai 2019 untuk bisa mencapai 100 persen KHL,” kata Ganjar.

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, untuk di Kabupaten Pati saat ini baru 96 persen pencapaian KHL-nya. Sedangkan di Batang masih lebih baik, yakni sudah mencapai 98 persen. (Bud)

Artikel sebelumnyaBandara Ahmad Yani Jadi Pintu Gerbang Pariwisata Jateng
Artikel selanjutnyaDengan BI Jangkau, Uang Rupiah Bisa Sampai ke Daerah Pelosok