Bagaimana Memperbaiki Sekolah Dasar dan Menengah 2019-2024?

Semarang, Idola 92.6 FM – Pengeluaran anggaran Pendidikan public tak berkorelasi positif dengan mutu pendidikan. Beberapa survei pendidikan menunjukkan bahwa negara yang mengeluarkan dana besar bagi layanan pendidikannya tak senantiasa dibarengi mutu pendidikan yang tinggi pula.

Demikian dikemukakan Guru Besar Matematika ITB Prof Iwan Pranoto dalam opininya di Kompas, baru-baru ini. Iwan mengungkapkan, bagaimana anggaran pendidikan di gunakan lebih berpengaruh ketimbang besar dananya. Penurunan gaji guru secara tajam di Pakistan 1990-an dan peningkatan gaji guru di Indonesia tahun 2005 misalnya, ternyata sama-sama tak memberikan pengaruh berarti.

Pada 12 Maret 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengutarakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih belum sepadan dengan dana yang telah dikeluarkan. Padahal, anggaran sebesar 492,55 triliun telah disediakan bagi pendidikan. Ada anggarannya, tetapi masih ada masalah, penggunaannya belum efektif. Karena itu, dapat dipahami bahwa permasalahannya ada pada penggunaan anggaran pendidikan. Walau jumlah anggaran pendidikan memang terbatas dengan jumlah sebesar itu pun hasilnya masih belum memadai. Jika demikian, strategi apa yang mungkin dilakukan oleh pemerintah mendatang guna mengatasi keadaan ini?

Lantas, Kegelisahan dan gagasan besar apa yang hendak disampaikan ke publik terkait “Perbaikan Sekolah Dasar dan Menengah 2019-2024? Kita tahu UUD 1945 mengamanatkan 20 persen APBN untuk pendidikan, kenapa penggunaannya dinilai belum optimal? Di masa pangkal persoalannya sehingga belum efisien? Perubahan kebijakan atau tata kelola seperti apa yang mestinya ke depan dibenahi pemerintah, siapapun presiden yang nanti terpilih? Selama ini, apa tantangan terbesar dalam optimalisasi penggunaan 20 persen anggaran APBN pada dunia pendidikan? Guna menjawab pertanyaan-pertanyan itu, Radio Idola Semarang mewawancara Staf Pengajar Matematika di ITB Iwan Pranoto. (Heri CS)

Berikut wawancaranya:

Artikel sebelumnyaBagaimana Menjadikan Komoditas Perberasan sebagai Agenda Utama Pemerintah?
Artikel selanjutnyaMasa Tenang, Bawaslu RI Pantau Pelanggaran Pemilu di Medsos