Cegah “Desa Siluman”, Pemprov Jateng Minta Ada Evaluasi dan Perbaikan Data Desa

Ilustrasi

Semarang, Idola 92.6 FM – Menteri Keuangan Sri Mulyani meradang, karena ada temuan “Desa Siluman” sehingga menarik perhatian publik. Sebab, “Desa Siluman” itu memanfaatkan dana desa yang seharusnya dinikmati masyarakat desa sesungguhnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang meradang karena ada “Desa Siluman” itu, sebenarnya merupakan kasus lama. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian data desa, yang seharusnya menerima dana desa dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu, jelas Ganjar, sudah menjadi tugas dari pemerintah untuk memastikan data desa yang disajikan sudah benar. Termasuk, tentang data pemekaran desa benar atau tidak.

Menurutnya, Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri bisa melakukan evaluasi dan pembaruan data desa di seluruh Indonesia.

“Sebenarnya tugas pemerintah hari ini adalah memastikan, jumlah desa dan pemegang rekeningnya. Untuk apa? Untuk memastikan daftar desa kita benar. Sebenarnya soal siluman atau tidak, itu soal data. Perlu kiranya Kemendes dan Kemendagri dibantu pemerintah di daerah, untuk melakukan update terkait dengan seluruh data desa,” kata Ganjar, Jumat (8/11).

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, terkait dengan dana desa di Jateng sampai dengan saat ini penyalurannya sudah cukup baik. Baik dari penyaluran, pengelolaan, peruntukan dan manajemennya.

“Dana desa di Jawa Tengah sudah dirasakan manfaatnya. Banyak desa di Jawa Tengah yang menjadi lebih maju, dengan berbagai inovasi yang dilakukan,” jelasnya.

Ganjar menilai, desa-desa yang ada di Jateng saat ini berkembang luar biasa. Bahkan, karena inovasi masyarakatnya mampu memunculkan desa wisata atau desa budaya. Sehingga, kesejahteraan masyarakat desa ikut meningkat. (Bud)