Dinkes Jateng Klaster Sekolah di Purbalingga dan Jepara Telah Tertangani

Yulianto Prabowo, Kepala Dinkes Jateng.
Yulianto Prabowo, Kepala Dinkes Jateng.

Semarang, Idola 92,6 FM – Dinas Kesehatan Jawa Tengah memastikan, temuan kasus di pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Kabupaten Purbalingga dan Jepara telah ditangani. Para siswa dan guru yang sempat dinyatakan terkonfirmasi COVID-19, saat ini sudah sembuh.

Kepala Dinas Kesehatan Jateng Yulianto Prabowo mengatakan sesuai laporan yang ada, di Purbalingga tercatat ada dua sekolah dengan 151 orang terpapar virus Korona dan Jepara ada 25 orang. Pernyataan itu dikatakannya saat ditemui di kantor gubernur, baru-baru ini.

Yulianto menjelaskan, para siswa dan guru yang sempat dinyatakan positif COVID-19 ini tanpa gejala dan telah dilakukan karantina serta perawatan. Sedangkan sekolah, juga telah dilakukan penghentian pembelajaran tatap muka selama 10 hari.

Menurutnya, dari siswa-siswa yang sempat dinyatakan positif itu kebanyakan memang belum menerima suntikan vaksin dosis pertama.

“Sebagian besar sudah sembuh. Bahkan, yang di Purbalingga itu dari semua yang positif saat dites antigen lalu kita lakukan testing ulang PCR yang positif hanya sebagian saja. Dari 90 anak yang tes antigennya positif itu, setelah kita lakukan konfirmasi PCR ternyata hanya 20 orang saja dan itu tanpa gejala dan sebagai sudah sembuh,” kata Yulianto.

Lebih lanjut Yulianto meminta kepada sekolah yang akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, agar melakukan testing kepada siswa maupun guru. Tujuannya, untuk melakukan skrining awal guna menghindari adanya klaster selama pembelajaran tatap muka di sekolah.

“Yang bisa ditiru itu di Blora, dengan melakukan skrining awal maka bisa melakukan pencegahan sejak dini,” jelasnya.

Sementara itu Gubernur Ganjar Pranowo juga sudah memerintahkan kepada bupati/wali kota se-Jateng, agar melakukan pengawasan kepada sekolah-sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka. Apabila memang belum siap menggelar pembelajaran tatap muka di sekolah, lebih baik ditunda dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat maupun provinsi.

“Sekolah yang belum siap, tidak usah mengaku siap. Kalau belum siap, kami akan dampingi biar siap,” ujar Ganjar. (Bud)