Kemandirian Fiskal di Jateng Dianggap Optimal

Nyoman Adhi Suryadnyana
Anggota BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana (tiga dari kiri) menerima laporan keuangan dari Gubernur Ganjar Pranowo di kantor BPK RI Perwakilan Jateng, kemarin.

Semarang, Idola 92,6 FM – BPK RI menyebutkan jika kemandirian fiskal Jawa Tengah sudah bagus, namun masih bisa ditingkatkan. Sebab, Jateng memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Anggota BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan ada tiga alasan utama kemandirian fiskal daerah Jateng dianggap optimal dan cukup bagus, yakni penduduknya didominasi kalangan milenial dan pertumbuhan ekonomi investasi perdagangan cukup baik serta ekosistem keuangan digital sudah berkembang melalui pemakaian QRIS sebagai sistem pembayaran. Pernyataan itu dikatakan usai menerima laporan keuangan Pemprov Jateng di kantor BPK RI Perwakilan Jateng, kemarin.

Nyoman menjelaskan, kemandirian fiskal di Jateng sudah di atas nasional dan masih bisa ditingkatkan karena potensinya masih cukup besar. Yang perlu dilakukan peningkatan adalah penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).

Menurut Nyoman, apabila sumber-sumber ekonomi di Jateng sudah terelektronifikasi dan tercatat akan menjadi lebih baik. Sehingga, transaksi keuangan Jateng menjadi lebih transparan dan akuntabel.

“Jawa Tengah sudah cukup bagus, tapi masih bisa ditingkatkan. Kenapa bisa ditingkatkan, karena potensinya masih sangat besar. Hanya perlu salah satunya adalah dengan menerapkan ETPD, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Tujuannya apa, otomatis sumber-sumber daya ekonomi yang banyak ini sebagai sumber potensi yang kemudian kalau dia terelektronifikasi akan tercatat lebih baik. Sekaligus juga untuk akuntabilitas, dan juga untuk transparansi dari pemerintah daerah di Jawa Tengah,” kata Nyoman.

Sementara itu Gubernur Ganjar Pranowo menambahkan, selama ini pemprov selalu mendapatkan peringkat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bahkan, juga telah diikuti seluruh kabupaten/kota se-Jateng.

Menurut Ganjar untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, di Jateng sudah memiliki Sistem Permintaan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem tersebut sudah mulai dilaksanakan.

“Optimalisasi pendapatan sekarang harus mulai digenjot, dengan pemanfaatan aset daerah. Satu hal lagi yang penting dalam mengoptimalkan pendapatan, yaitu pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ucap Ganjar. (Bud)

Artikel sebelumnyaBagaimana Cara Menggugah Peran dan Partisipasi Masyarakat Sipil?
Artikel selanjutnyaMengenal Surya, Pegiat Ekowisata dan Sahabat Penyu di Pantai Maligi Jorong Pantai Indah Sumatera Barat

BERIKAN KOMENTAR

Tulis komentar anda!
Tulis nama anda disini