Transaksi Blangkon Jateng Capai Rp15 Miliar

Blangkon Jateng

Semarang, Idola 92,6 FM – Belanja Langsung Toko Online (Blangkon) Jawa Tengah yang diluncurkan sejak setahun lalu, saat ini total transaksinya sudah mencapai Rp15 miliar. Sementara pelaku UMK yang tergabung di Blangkon Jateng, sebanyak 2.448 penyedia.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jateng Ema Rachmawati mengatakan aplikasi Blangkon Jateng merupakan internalisasi perubahan budaya kerja, menuju digitalisasi pengadaan barang/jasa. Tujuannya, untuk memudahkan dan perluasan usaha UKM maupun koperasi dalam pasar pengadaan barang/jasa pemerintah. Pernyataan itu dikatakan saat ditemui di Hotel Novotel, Selasa (29/3).

Ema menjelaskan, saat ini yang tergabung di Blangkon Jateng mencapai 2.448 penyedia dengan rincian 1.224 non badan usaha dan 1.205 badan usaha. Sedangkan total produk tayang sebanyak 55.082 produk.

Ema Rachmawati
Ema Rachmawati, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng.

Menurutnya, jumlah transaksi tercatat mencapai Rp15 miliar dan terbanyak berdasarkan kategori adalah katering makanan senilai Rp4 miliar.

“Harapan kita tahun ini semua harus daftar, karena nanti April itu target yang minimal 40 persen dari pak presiden itu harus tercapai 100 persen. Untuk e-katalog nasional belum semua produk UKM ada etalasenya, seperti furnitur yang merupakan potensi besar Jawa Tengah. Tapi di nasional belum ada etalasenya. Nah ini kita harus mengusulkan, sedangkan mengusulkan itu lama prosesnya. Kemarin kita baru masukkan yang beras, terus yang kedua konveksi sama pasir juga kita masukkan,” kata Ema.

Lebih lanjut Ema menjelaskan, Blangkon Jateng bisa digunakan seluruh kabupaten/kota dan saat ini sudah ada 18 kabupaten/kota yang bergabung. Sementara, dari 18 kabupaten/kota itu 10 kabupaten/kota di antaranya sudah melakukan transaksi.

“Kita menggelar pelatihan dan pendampingan UKM calon penyedia barang/jasa, untuk nantinya di-upload di e-katalog. Sekarang sudah ada 500an UKM yang kita latih, dan kita minta kabupaten/kota wajib melakukan pelatihan dan pendampingan terhadap UKM di daerahnya masing-masing,” pungkasnya. (Bud)