OJK Ajak Santri Pahami Literasi Keuangan Syariah

Sumarjono
Kepala OJK Regional Jateng-DIY Sumarjono (kanan) memberikan kenang-kenangan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Halim Iskandar.

Semarang, Idola 92,6 FM-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan Yogyakarta mengajak para santri dan juga pondok pesantren (ponpes), untuk memahami tentang literasi dan inklusi keuangan berbasis Syariah.

Salah satu yang diajak adalah santri dan masyarakat sekitar di Pondok pesantren Al Fadlu Kendal.

Kepala OJK Regional Jateng-DIY Sumarjono mengatakan langkah edukasi keuangan syariah kepada Ponpes Al Fadlu Kendal, diharapkan bisa menghindarkan santri dan masyarakat desa akan lembaga keuangan ilegal.

Baik itu tawaran pinjaman online (pinjol) ilegal maupun investasi saham bodong.

Sumarjono menjelaskan, tantangan ekonomi syariah di antaranya tingkat literasi (indeks pengetahuan) dan tingkat inklusi (indeks akses) keuangan syariah yang masih rendah.

Selain itu, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat Jateng pada 2022 tercatat sebesar 18,96 persen dan 15,06 persen.

Menurutnya, capaian tersebut masih jauh dari tingkat literasi dan inklusi keuangan secara nasional sebesar 51,69 persen dan 85,97 persen.

“Indonesia memiliki berbagai potensi untuk pengembangan keuangan syariah, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam (86,91 persen) dan populasi muslim di Indonesia sebanyak 237,5 juta jiwa menjadi yang paling banyak di dunia,” kata Sumarjono.

Lebih lanjut Sumarjono menjelaskan, perkembangan nilai transaksi ekonomi syariah berpotensi untuk ditingkatkan.

Data dari Global Islamic Economy Report menyebut, sektor halal finance Indonesia menduduki rangking ke-10 di dunia dan halal travel rangking ke-4 serta halal fashion ranking ke-2.

“Untuk halal food, media dan farmasi, Indonesia belum masuk dalam rangking 10 besar dunia,” jelasnya.

Sementara itu Pengasuh Ponpes Alamudin Dimyati Rois menyebut, pondok pesantren melalui santri dan alumni harus bersinergi dengan OJK dan Kementrian Desa serta IJK untuk berkontribusi dalam pembangunan desa guna meningkatkan perekonomian Jateng.

Menurutnya, kegiatan edukasi perlu dilakukan secara berkelanjutan berkolaborasi bersama pemerintah daerah maupun stakeholders lain.

Tujuannya, literasi dan inklusi keuangan serta pengembangan ekonomi syariah di Jateng terus meningkat. (Bud)