Semarang, Idola 92.6 FM – Dalam beberapa waktu belakangan, sejumlah partai politik gencar membangun narasi untuk menggaet konstituen. Salah satu strategi ‘marketing politik’ yang mendapat perhatian publik adalah praktik yang dilakukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Mereka mengusung narasi “PSI Menang, BPJS Gratis”. Tidak hanya melalui media sosial tapi juga melalui papan reklame hingga baliho yang tersebar di berbagai daerah.
Wasekjen DPP PSI, Dedek Prayudi, mengatakan, BPJS Kesehatan itu program yang sangat membantu masyarakat. Masalahnya, selama ini warga masih harus membayar iuran untuk mendapat pelayanan BPJS. Konsekuensinya, banyak rakyat Indonesia yang terhalang untuk mengakses haknya mendapatkan layanan kesehatan karena kendala administratif. Menurutnya, seharusnya seseorang tidak perlu membayar untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya sesuai amanah konstitusi Pasal 28 H.
Meski demikian, program ini bukan tanpa kritikan. Karena pada saat yang sama PSI juga gencar menyosialisasikan sikap ‘Tegak Lurus dengan Jokowi’. Padahal di era Presiden Joko Widodo ini, iuran BPJS Kesehatan naik pada 2021, lalu ketika era pandemi Covid-19.
Berangkat dari narasi kampanye PSI yang menyebut, “PSI Menang, BPJS Gratis”: Seberapa besar peluang dan kemungkinannya untuk diwujudkan? Bagaimana kalkulasinya jika melihat dengan postur APBN kita saat ini?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radii Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber, yakni: Rahma Gafmi (Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya), Tauhid Ahmad (Direktur Eksekutif INDEF), dan Grace Natalie (Wakil Ketua Dewan Pembina PSI). (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
