Semarang, Idola 92,6 FM-Penyusunan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTKS), menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS).
Namun, Kementerian Sosial (Kemensos) secara rutin melakukan pemutakhiran data setiap tiga bulan sebelum penyaluran bantuan sosial (bansos).
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan setelah pemutakhiran, data tersebut diserahkan kembali ke BPS untuk diverifikasi dan selanjutnya data hasil verifikasi baru digunakan Kemensos sebagai dasar penyaluran bantuan. Hal itu dikatakan saat kunjungan ke Kota Semarang, kemarin.
“Yang diperintah untuk menyusun data tunggal ini adalah BPS. Ya, BPS. Tetapi Kemensos tiap tiga bulan sekali melakukan pemutakhiran sesuai dengan implikasi itu. Karena data ini dinamis, ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang sudah kaya, ada yang jatuh miskin. Kita lakukan pemutakhiran sebelum salur bansos,” kata Agus.
Agus menjelaskan, melalui data tunggal ini pemerintah bisa memetakan lokasi dan profil masyarakat miskin secara lebih akurat.
Berdasarkan DTKS, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah berada di posisi ketiga terbanyak setelah Jawa Timur dan Jawa Barat.
Meski demikian, Kemensos bersama Pemprov Jateng saat ini tidak hanya fokus pada penyaluran bantuan tetapi juga program pemberdayaan masyarakat.
“Perintah pak presiden menekankan yang miskin harus diberdayakan. Kami bekerja sama dengan Bank Himbara maupun bank swasta, agar masyarakat bisa punya penghasilan. Yang bekerja kita kasih pekerjaan, yang mau usaha kita kasih lapangan usaha meskipun kecil-kecil,” jelasnya.
Lebih lanjut Agus menjelaskan,salah satu bentuk program pemberdayaan yang saat ini dijalankan adalah usaha kecil berbasis katering. (Bud)
