Semarang, Idola 92,6 FM-Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah mencatat, masih tingginya laporan masyarakat terkait pelayanan publik sepanjang tahun lalu.
Kepala Ombudsman Jateng Siti Farida mengatakan temuan tersebut menjadi bahan evaluasi, sekaligus proyeksi perbaikan layanan ke depan bagi instansi penyelenggara pelayanan publik.
“Ini bisa menjadi outlook ke depan sekaligus rekoleksi tahun kemarin. Substansi laporan masyarakat tentu harus menjadi perhatian serius bagi instansi penyelenggara layanan,” kata Farida.
Farida menjelaskan, terdapat lima jenis maladministrasi yang paling banyak dikeluhkan masyarakat.
Keluhan tersebut meliputi penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan dan pengabaian kewajiban hukum serta dugaan permintaan imbalan atau pungutan.
“Lima besar ini menjadi atensi utama kami. Harapannya, instansi layanan publik bisa melakukan perbaikan agar keluhan serupa tidak terus berulang,” jelasnya.
Menurut Farida, dari sisi sebaran wilayah, laporan masyarakat paling banyak berasal dari Kota Semarang.
Selain itu, Kabupaten Klaten, Jepara, Pemalang, dan Pati juga tercatat sebagai daerah dengan laporan cukup tinggi.
“Tingginya laporan dari Kota Semarang tidak lepas dari posisinya sebagai ibu kota provinsi. Selain memiliki jumlah layanan daerah yang besar, Semarang juga menjadi lokasi berbagai kantor kementerian dan lembaga vertikal. Layanan di Kota Semarang tidak hanya layanan Pemkot, tetapi juga layanan kementerian dan instansi pusat yang berkantor di Semarang. Ini berpengaruh pada banyaknya laporan yang masuk,” jelasnya.
Lebih lanjut Farida menjelaskan, berdasarkan sektor, laporan terbanyak berasal dari bidang pendidikan, disusul pelayanan agraria dan pelayanan hukum, termasuk kepolisian.
Sektor infrastruktur, juga masuk dalam tiga besar pengaduan masyarakat.
Tingginya laporan di sektor-sektor tersebut, lebih disebabkan besarnya jumlah layanan yang diakses masyarakat.
“Pendidikan dan kepolisian adalah layanan yang paling banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ketika aksesnya tinggi, potensi pengaduan juga otomatis meningkat,” pungkasnya. (Bud)
