Semarang, Idola 92.6 FM – Upaya membangun pemerintahan yang lebih efektif terus dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. Bangunan itu terjadi manakala proses politik di dalam membuat kebijakan-kebijakan strategis lebih mudah dilakukan. Demikian pula implementasinya. Merujuk pada harian Jawa Pos (27/12), Guru Besar Universitas Airlangga Kacung Marijan menilai, di sepanjang 2016, terdapat dua peristiwa penting untuk mewujudkan hal itu.
Pertama adalah peristiwa konsolidasi kekuasaan. Peristiwa tersebut terkait dengan upaya untuk mempermudah proses pembuatan keputusan politik, berikut memperkuat soliditas di dalam tubuh pemerintahan. Pemerintahan Jokowi-JK melakukan konsolidasi itu melalui masuknya dua kekuatan yang sebelumnya berada di luar kekuasaan, yaitu Golkar dan PAN.
Selain itu adalah reshuffle cabinet. Kalau konsolidasi yang pertama dilakukan lebih diarahkan untuk mempercepat proses pembuatan keputusan, reshuffle kabinet merupakan kelanjutan dari proses itu, yakni adanya pemberian konsesi kekuasaan di jabatan eksekutif. Reshuffle kabinet juga dilakukan untuk memperkuat konsolidasi di dalam pemerintahan agar lebih mudah terjadinya koordinasi implementasi kebijakan antar kementerian dan lembaga. Bukan rahasia lagi, sebelumnya terdapat pertentangan antarmenteri yang sampai menyeruak ke ruang public.
Lantas, bagaimana strategi konsolidasi kekuasaan pada masa mendatang untuk lebih mengoptimalkan kinerja pemerintahan Jokowi-JK? Sudah optimalkah, bentuk dukungan dari koalisi partai pendukung pemerintah? Apa sesungguhnya tantangan terberat pemerintahan Jokowi JK ke depan agar program-program pembangunan yang telah dijanjikan pada saat kampanye bisa dijalankan dengan baik?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola 92.6 FM berdiskusi bersama narasumber: Kacung Marijan (guru besar Ilmu Politik Unair yang juga wakil rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA)) dan Hendri Satrio (pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina). (Heri CS)
