Semarang, Idola 92.6 FM – Selama dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, hasil kerjanya mulai terlihat terutama di bidang infrastruktur. Program yang sempat disangsikan sejumlah kalangan, seperti pengampunan pajak, sejauh ini hasilnya tidak mengecewakan. Namun, di sisi lain, muncul berbagai aksi tindakan intoleransi dan pemaksaan kehendak yang dipraktikkan sekelompok orang. Gejala sektarianisme pun pelan-pelan mulai tumbuh di beberapa wilayah. Ini menunjukkan ada pekerjaan yang tak boleh dilupakan oleh pemerintah yakni menjaga semangat kebangsaan. Sebab, persatuan dan keragaman menjadi dua hal yang tak bisa dilepaskan dari bangsa Indonesia.
Merujuk Laporan Akhir Tahun Kompas Selasa (20/12), kesadaran tentang keberagaman sebenarnya telah muncul sejak lama di Nusantara. Kesadaran itu antara lain, membuat Bung Karno dalam persidangan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1945 menegaskan, Indonesia didirikan untuk semua orang dan bukan kelompok tertentu.
Jauh ke belakang lagi, Hayam Wuruk yang beragama Hindu dan Gadjah Mada yang beragama Buddha telah mempraktikkan keberagaman melalui kerja sama dengan baik hingga membawa Majapahit ke puncak kejayaan. Namun kemunculan sejumlah aksi intoleran dan mencederai kebinekaan belakangan ini mengindikasikan ada masalah dalam keberagaman kita. Ini juga menandai bahwa demokrasi kita juga belum sepenuhnya bermartabat.
Lantas, di mana sebenarnya letak keberagaman kita saat ini di tengah kondisi mulai munculnya gejala sektarianisme? Masihkah ia lekat dengan segenap elemen bangsa atau justru semakin memudar? Lalu, bagaimana konsep besar untuk menghadang sektarianisme di antara warga bangsa? Mampukah kita ke depan mewujudkan negara yang benar-benar harmoni di antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lainnya?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola berdiskusi bersama dengan beberapa narasumber, yakni: Budayawan Mohamad Sobary dan Saifur Rohman (ahli filsafat dan Budayawan dari Universitas Negeri Jakarta). (Heri CS)
