BI Gandeng Pemerintah Petakan Masalah Pangan Dengan Kebijakan Reformasi Pangan Tepat Sasaran

Semarang, 92.6 FM-Mewujudkan inflasi yang rendah dan stabil, merupakan salah satu bagian dari upaya reformasi pangan, sehingga terjangkau masyarakat luas. Di samping itu, juga bisa mengurangi kesenjangan kesejahteraan antara masyarakat perdesaan dan perkotaan.

Oleh karena itu, di dalam mewujudkan reformasi kebijakan pangan, diperlukan peningkatan produktivitas dan optimalisasi pengelolaan pangan yang terintegrasi. Pernyataan itu dikatakan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, usai menggelar rapat koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah bersama BI tentang reformasi pangan di Hotel Gumaya, Jumat (31/3).

Menurut Agus, untuk mewujudkan reformasi pangan itu, pemetaan terhadap persoalan kebijakan pangan memang mutlak dilakukan. Khususnya yang tekait dengan luas lahan, produktivitas dan kebijakan impor pangan. Sehingga, dengan pemetaan masalah dan upaya mengatasinya, maka reformasi agraria juga bisa berhasil karena seiring sejalan.

“Kebijakan yang diambil terkait reformasi pangan itu di antaranya adalah aspek peningkatan produksi dan perluasan lahan, insentif bagi petani dan kebijakan impor. Kemudian, juga ada pembiayaan kelembagaan bagi petani dan efisiensi rantai pangan di masyarakat,” katanya.

Agus menjelaskan, ke depan rapat koordinasi tentang reformasi pangan akan terus ditingkatkan dan diperkuat, sehingga kebijakan pangan yang berpihak kepada masyarakat bisa tercapai.

Diketahui, rapat koordinasi reformasi pangan diinisiasi Gubernur BI dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara, peserta rapat diikuti anggota Dewan Gubernur BI, Menteri Perdagangan, pejabat dari Kementeian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian. Serta tiga kepala daerah, yaitu gubernur Jawa Tengah, gubenur Sulawesi Selatan dan wakil gubernur Kalimantan Barat. (Bud)

Artikel sebelumnyaPertamina Tetap Tunggu Keputusan Pemerintah Terkait Distribusi Tertutup Elpiji 3 Kg
Artikel selanjutnyaPolines Buka Kelas Kerjasama PLN